Beli Minyak Goreng Curah, Pemkab Tangerang Tunggu Juknis

Lebih lanjut Iskandar menjelaskan, pihaknya tak ingin buru-buru menerapkan kebijakan itu tanpa ada juknis. Pemkab Tangerang, kata dia, harus melihat dulu isi aturan surat kebijakan pemerintah pusat tersebut.

"Makanya kita lihat teknisnya dulu, biar nanti kita mudah dalam menyosialisasikannya ke masyarakat," tuturnya.

Di sisi lain, kata dia, selama ini masyarakat umum hanya tahu bahwa aplikasi PeduliLindungi dimanfaatkan sebagai pengecekan kesehatan di tengah pandemik COVID-19.

"Dan menurut saya saat ini masyarakat umum juga tidak terlalu butuh banyak sampai beli 10 kilogram minyak. Hanya saja mungkin bagi pelaku UMKM atau pedagang saja yang perlu sebanyak itu," katanya.

Sejauh ini, pedagang di Pemkab Tangerang belum menerapkan kebijakan pusat soal penjualan minyak goreng dengan syarat PeduliLindungi itu. 

"Sekarang para pedagang di Kabupaten Tangerang sudah menjual minyak sesuai HET. Jadi sebenarnya kalau sudah sesuai tidak terlalu memerlukan lagi pakai aplikasi PeduliLindungi," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi mulai menyosialisasikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat untuk membeli minyak goreng curah pada 27 Juni 2022. Sosialisasi ini berlangsung selama dua pekan ke depan. 

"Setelah masa sosialisasi selesai, masyarakat harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK, untuk bisa mendapatkan MGCR (minyak goreng curah rakyat) dengan harga eceran tertinggi," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat (24/6/2022).

Perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah itu dilakukan untuk membuat tata kelola distribusi MGCR menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen.