BKD Ajukan Pemecatan Pejabat BPBD Banten ke Pj Gubernur

Ia menjelaskan, dari hasil keputusan sidang pleno BKD bersama unsur pengawasan Inspektorat, para asisten daerah dan atasannya di BPBD Banten, bahwa AB dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat.

Saat ini SK sidang pleno tinggal menunggu ditandatangani oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar. "Sanksinya ancaman terberatnya dipecat," katanya.

Nana mengatakan, dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa korban SPK fiktif bukan hanya satu perusahaan.  "Ada empat sampai lima perusahaan, kerugian masih dihtung sampai inspektorat," katanya.

Diketahui, salah satu korban yakni PT Putera Pangestu Jaya Lestari telah mengalami kerugian RpRp 3,721 miliar dari 20 SPK fiktif kontrak pengadaan 100 unit Laptop merek Asus tahun 2023.

Nana menegaskan, dalam perkara tsrsebut AB bekerja seorang diri dan tidak ada keterlibatan pegawai lain di BPBD Provinsi Banten. Saat beraksi, ia mengaku sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) ke para korban.

"Enggak ada ini murni persoalan pribadi, enggak ada kaitan dengan kantor," katanya.