Buntut Aksi Smackdown Oknum Polisi, Mahasiswa Tuntut Kapolres Dicopot

Tuntutan pencopotan Kapolres Tangerang merupakan buntut dari aksi kekerasan anggota kepolisian terhadap peserta aksi unjuk rasa saat HUT ke-389 Kabupaten Tangerang, Rabu (13/10/2021).

Sandi, kordinator massa aksi mengatakan, tindakan represi jajaran Polres Tangerang kepada mahasiswa yang menggelar demonstrasi dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri yang termaktub dalam Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 14 tahun 2009 bahwa setiap anggota polri dilarang bertindak sewenang-wenang.

"Kapolres Tangerang harus bertanggung jawab atas perilaku anggotanya," katanya.

Padahal, menurutnya, sebagai negara demokrasi menyampaikan pendapat di muka umum merupakan sesuatu yang dijamin oleh konstitusi. Namun dalam realitanya masih banyak pembungkaman dengan adanya aksi repsesif yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

"Kasus ini kemudian menjadi gambaran jelas bagi kita bahwa polri hari ini masih kental akan nuansa budaya menjaga keamanan di jaman orde baru," katanya.

Disampaikan Sandi, tindakan arogansi aparat selama ini akibat dari kekelirun Polri menafsirkan perintah undang-undang soal menciptakan ketertiban umum yang akhirnya menjadi landasan tindakan represif terhadap masyarakat yang menggelar demonstrasi.

"Dasar itu yang memantik kontroversi berujung pembubaran aksi demonstrasi dan menuduh pelaku demonstrasi melakukan tindakan pelanggaran hukum," katanya.

Setelah menggelar mediasi dengan aparat kepolisian, akhirnya hanya 10 perwakilan dari mahasiswa yang diizinkan menyampaikan tuntutan dihadapan Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto. Sementara massa aksi yang lain tetap tertahan.