Bupati Serang Ngeluh Marak Galian Pasir Ilegal Hingga Krisis Air Bersih

Ia menjelaskan, meskipun izin berada di bawah kewenangan provinsi dan pemerintah pusat, dampak aktivitas tambang sangat dirasakan warga.

“Jalan rusak, kecelakaan meningkat, lingkungan rusak. Kami mohon dukungan agar perizinan dievaluasi menyeluruh dan dikembalikan pada fungsi semestinya,” ujarnya.

Krisis air bersih pun turut disampaikan. Menurut Zakiya, wilayah seperti Pontang, Tirtayasa, dan Tanara telah lama mengalami kesulitan akses air layak konsumsi.

“Sejak saya kecil sungainya tidak pernah bersih. Limbah industri mencemari, sudah sering didemo warga. Sungai ini tanggung jawab pemerintah pusat, kami mohon arahan dan support,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons positif semua aspirasi yang disampaikan. Ia mengidentifikasi empat isu dominan yang diangkat para kepala daerah, yakni infrastruktur, perhubungan, kesehatan, dan pertanian.

“Yang paling banyak disuarakan adalah persoalan pekerjaan umum seperti jalan desa, banjir, dan pengairan. Tapi yang mengangkat isu pertanian masih sangat sedikit,” katanya.

Muzani menegaskan dia siap memfasilitasi pertemuan antara kepala daerah Banten dengan kementerian terkait. “Saya tidak punya kewenangan teknis, tapi saya bisa bantu mengawal agar aspirasi daerah ini sampai ke pusat.” katanya.

Dalam forum tersebut, turut hadir kepala daerah lainnya seperti Wali Kota Serang Budi Rustandi, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, Wali Kota Tangerang Sachrudin, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, serta perwakilan dari Pemkab Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Tangerang. Mereka turut menyampaikan persoalan serupa yang dihadapi masing-masing daerah.