Serang, IDN Times - Pemerintah akan menutup layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sejak 6 sampai 17 Mei 2021. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan peniadaan mudik Lebaran 2021 dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
"Kalau bus angkutan umum gak boleh (operasi) otomatis tutup, angkutan dalam kota boleh," kata Kadishub Provinsi Banten Tri Murtopo, Rabu (21/4/2021).
Kendati pekerja di dunia transportasi bus itu dilarang beroperasi, disampaikan Tri, belum ada informasi dari pemerintah pusat bakal ada bantuan sosial atau konpensasi akibat pelarangan operasi untuk pengusaha dan operator bus.
Bahkan dari Pemprov Banten pun tidak akan memberikan konpensasi untuk pegiat transportasi karena larangan operasi merupakan kebijakan pusat.
"Dari pusat sampai sekarang belum ada tapi infonya pak Dirjen (perhubungan) mau konformasi ke Kemenkeu tapi sampai sekarang informasi belum ada," katanya.
Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat atau Organda Banten Emus Mustagfirin mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat. Menurut dia, seharusnya ada konpensasi atau tunjangan hari raya yang diberikan pemerintah untuk pegiat transportasi.
Sebab, sudah dua tahun ini mereka terus mengalami penurunan omzet yang drastis karena kebijakan larangan operasi saat mudik Lebaran.
Dia mengaku diminta untuk menyetor data anggota pengusaha dan sopir bus se-Banten oleh Organda pusat untuk mengajukan bantuan. "Tapi saya juga pesimis dengan data segala upaya (pengajuan)," katanya.
Jika bantuan tak kunjung ada, kata dia, para pelaku di bidang transportasi tidak ada pemasukan. Para pelaku itu mulai dari operator bus mulai dari sopir hingga kernet.
Berdasarkan data Organda ada sekitar 1.800 orang operator AKAP se-Banten. "Pengusaha memang dirugikan tapi masih bisa bertahanlah dengan kerugiannya karena masih punya tabungan tapi operator setiap bus gimana?" katanya.