Serang, IDN Times - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten mewaspadai tindakan intervensi dan intimidasi ke pihak sekolah dari pejabat, oknum organisasi masyarakat (ormas), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Diketahui, tahapan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Banten tahun ajaran 2022/2023 untuk jenjang tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dimulai pada 15 Juni 2022.
Kepala Dinas Pendidikan Banten Tabrani mengaku pihaknya tidak ingin ada oknum yang merusak integritas pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022. Menurutnya, suksesnya pelaksanaan PPDB bagian dari menjaga generasi masa depan Banten.
"Budaya nitip, hayu semua bareng bareng, tidak ada yang begitu-begitu (titip siswa dengan intimidatif)," kata Tabrani saat dikonfirmasi, Kamis (2/6/2022).
Dia pun mendorong Ombudsman selaku lembaga pengawasan pelayanan publik, membuat surat edaran ke seluruh instansi baik legislatif, yudikatif, eksekutif, maupun ormas untuk bersama-sama menjaga integritas pelaksanaan PPDB 2022.
Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi intimidasi dan intervensi ke sekolah yang bermuara terjadinya jual beli kursi.
"Dindik mah pengennya clear. Kalau ada oknum mencoba-coba itu, menyadarkan diri atau Ombudsman membuat edaranlah," katanya.
Selain itu, pihaknya pun telah membuat posko pengaduan PPDB Banten. Jika ada kendala atau masalah di lapangan saat proses PPDB bisa menghubungi nomor 0878-0889-1795 (Takwin, selaku Ketua Panitia PPDB 2022).
"Bisa juga melapor langsung ke kantor atau ke website Dindikbud Banten," katanya.
Sebelumnya, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten, Zainal Muttaqin menyebut, persoalan kelebihan kapasitas yang terjadi di sejumlah sekolah perkotaan disebabkan beberapa hal. Salah satunya, intervensi dan intimidasi ke pihak sekolah dari pejabat dan organisasi masyarakat (ormas),
"Jadi makanya kita dorong semua pihak jaga integritas PPDB," katanya.