Gubernur Wahidin Klaim Angka Pengangguran Turun

08 Nov 2021, 13:23 WIB

Dok.Istimewa

Kota Tangerang, IDN Times - Gubernur Banten Wahidin Halim mengklaim tingkat pengangguran di Provinsi Banten terus menurun. Menurut dia, tren peningkatan jumlah pengangguran hanya pada masa puncak pandemik COVID-19 tahun 2020.

Pernyataan itu disampaikan Wahidin melalui akun Instagram resminya @wh_wahidinhalim.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, Banten berada di posisi ketiga jumlah angka pengangguran se-Indonesia sebanyak 8,98 persen. Posisi pengangguran tertinggi pertama-kedua, yakni Kepulauan Riau dan Jawa Barat.

1. Pengangguran bertambah saat pandemik

Ilustrasi Pengangguran akibat terkena PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Wahidin mengatakan, dari data BPS tercatat bahwa tingkat pengangguran di Banten mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 9,28 persen atau 520.000 orang, di tahun 2018 turun menjadi 8,52 persen atau 496.7300 orang.

Di tahun 2019 angka pengangguran kembali turun menjadi 8,11 persen atau 490.800 orang. Kemudian di tahun 2020 terjadi peningkatan saat puncak Pandemi COVID-19, yaitu 10,64 persen, tetapi di tahun 2021 kembali turun menjadi 8,98 persen.

2. Angka pengangguran di Banten

Ilustrasi pegawai pabrik kena PHK (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Agustus 2021 ini, ada 9,81 juta penduduk usia kerja di Provinsi Banten. Dari jumlah tersebut, masih ada 12,45 persen yang terdampak COVID-19 atau 1,22 juta.

Yang terdampak pandemik ini kemudian diklasifikasikan menjadi 100 ribu orang menganggur karena dampak COVID-19, 55 ribu sementara tidak bekerja, dan 1 juta 31 ribu orang orang yang dikurangi jam kerjanya imbas COVID-19. Tapi di Agustus 2021 mengalami penurunan menjadi 8,98 persen.

"Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) paling tinggi, yaitu jenjang Pendidikan SMK sebesar 13,70 persen. Dan paling rendah TPTnya DIII sebesar 3,48 persen dan S1 sebesar 5,45 persen," kata Wahidin.

3. Ini upaya solusi Pemprov Banten

IDN Times/khaerul anwar

Sedikitnya ada tiga faktor penyebab tingginya angka pengangguran di Banten, yakni tingkat imigrasi yang sulit ditekan, kesiapan Sumber Daya Lokal (SDM) dalam memenuhi pasar kerja dan banyaknya pekerja paruh waktu yang ikut dikategorikan penganggur oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk mengatasinya, Pemerintah Provinsi (Pmeprov) Banten telah dan akan melakukan beberapa langkah strategis, salah satunya adalah dengan membuat nota kesepahaman (MoU) antara Kepala SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Negeri se-Provinsi Banten dengan lebih dari 500 industri dari berbagai bidang.