Kamu Temukan Pungli Dana Bansos d Kota Tangerang? Adukan ke Nomor Ini!

30 Jul 2021, 11:11 WIB

Ilustrasi pungli. (IDN Times/Sukma Shakti)

Kota Tangerang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meluncurkan layanan pengaduan bansos dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Masyarakat yang menemukan atau mengalami adanya tindakan pungutan liar (pungli) diminta untuk melaporkan hal itu ke hotline yang sudah disediakan.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan, Pemkot Tangerang bersama Kejaksaan Negeri Kota Tangerang serta Polres Metro Tangerang Kota telah berkoordinasi menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yang dipangkas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Tindaklanjutnya, bahwa kami sudah membuat hotline pengaduan, bersama Kejaksaan dan juga Kepolisian untuk bisa langsung kita tindak," kata Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).

1. Ini nomornya. Ingat! ini hanya melayani aplikasi WhatsApp ya

Ilustrasi aplikasi Whatsapp. Twitter.com/WhatsApp

Jika kamu menemukan pungli seputar dana bansos, silakan mengontak Layanan Pengaduan Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di nomor 08111500293.

Nomor layanan tidak menerima telpon, hanya pesan WhatsApp, ya guys.

Nomor ini juga bukan untuk layanan pendaftaran penerima bansos, tetapi hanya untuk mengirimkan pesan pengaduan terkait masalah bansos seperti salah sasaran, penyelewengan ataupun pungli.

2. Masyarakat diminta gak ragu untuk lapor

dok.IDN Times

Jika nantinya ada temuan atau laporan, kata Arief, akan diteruskan kepada kepolisian serta kejaksaan untuk bisa segera diinvestigasi dan penindakan.

Arief berharap, masyarakat yang bantuannya di potong oleh oknum agar dapat melaporkan ke nomor hotline tersebut. Pemerintah, kata dia, akan menjamin kerahasiaan pelapor dan juga tetap diberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan.

"Tidak perlu takut untuk melaporkan, mudah-mudahan dengan hal ini dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses pelaksanaan bantuan ini tetap berjalan dengan tertib dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan," ungkap Arief.