Serang, IDN Times - Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten terseret kasus korupsi hibah untuk pondok pesantren (ponpes). Berdasarkan putusan kasasi kasus korupsi ini, FSPP diminta mengembalikan kerugian negara, yakni Rp14,1 millar.
Wahyudi selaku kuasa hukum FSPP menegaskan, kliennya tidak akan membayar kerugian negara tersebut.
Wahyudi mengklaim, tidak terdapat satupun frasa dalam amar putusan--Pengadilan Negeri Serang sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA)-- yang menyatakan bahwa kerugian negara pada perkara korupsi hibah ponpes 2018 itu dibebankan kepada FSPP. Dia beranggapan, bahwa uraian kasasi, bukan bagian dalam putusan MA.
"Kami belum mememukan itu dalam putusan MA yang membebankan FSPP untuk mengembalikan," kata Wahyudi saat konferensi pers di kantor FSPP Banten, Kamis (26/1/2023).
Menurutnya, sebagaimana dalam putusan pengadilan maupun MA menjatuhkan sanksi pidana dan termasuk pertanggungjawaban kerugian negaranya hanya kepada para terdakwa secara individu.
"Bahwa FSPP Provinsi Banten sebagai lembaga, menghormati putusan pengadilan dan mendukung penegakan hukum yang berkeadilan," kata Wahyudi.
Sebelumnya, dalam rinciannya putusan tanggal 13 Oktober 2022, Majelis Hakim Kasasi yang diketuai Suhadi menyatakan, ada hibah uang untuk FSPP Banten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni sebesar Rp2,8 miliar. Hibah dari uang tahun anggaran 2018 itu, seharusnya tidak diterima FSPP.
"Ditambah dengan pemberian hibah uang kepada 563 ponpes yang tidak dapat dipertanggungjawabkan FSPP sejumlah Rp11,260 miliar," kata majelis hakim kasasi Suhadi.
Adapun total dana hibah yang disalurkan terkait kasus ini senilai Rp66,280 miliar.