Proyek Fiktif, Eks Pejabat BUMN di Cilegon Dituntut 7,5 Tahun Bui
IDN Times/Khaerul Anwar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten menuntut mantan Kepala Cabang PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Komersil Banten Jhoni Rizkal Amza dituntut 7,5 tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi proyek fiktif tiga pekerjaan di Sukabumi, Jawa Barat.
PT BKI merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kota Cilegon, Banten.
Baca Juga: Eks Kacab BUMN di Cilegon Diduga Korupsi Rp4,4 Miliar
1. Jaksa menilai, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi
Ilustrasi Korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)Jaksa penuntut umum dari Kejati Banten, Subardi membacakan tuntutan dan di dalamnya jaksa menilai, terdakwa Jhoni terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
"(Meminta Majelis Hakim) Menghukum terdakwa Jhoni Rizkal Amza dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan penjara," kata Subardi di hadapan Ketua Mejelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang Atep Sopandi, Selasa (17/5/2022).
2. Jaksa juga meminta agar terdakwa diwajibkan bayar denda dan bayar uang pengganti
Ilustrasi Korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut agar terdakwa dijatuhkan hukuman berupa denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.
Jaksa pun menuntut agar Jhoni membayar uang pengganti senilai Rp668 juta, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah hukum berkekuatan tetap atau inkracht, maka harta benda akan disita.
"Harta benda akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mempunyai harta benda maka dipidana penjara selama 2 tahun 9 bulan," ujarnya.
3. Hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, versi jaksa
Ilustrasi penjara (IDN Times/Mardya Shakti)Dalam tuntutannya, jaksa juga membeberkan hal-hal yang dinilai memberatkan dan meringankan terdakwa.
Hal yang memberatkan, sebut Subardi, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Sedangkan hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya," katanya.
Baca Juga: Kejari Tetapkan 2 Tersangka Baru Korupsi Bank BUMD Cilegon
