Ketua Bawaslu RI Ancam Pidanakan Anggotanya yang Tak Netral
![Ketua Bawaslu RI Ancam Pidanakan Anggotanya yang Tak Netral](https://cdn.idntimes.com/content-images/community/2023/11/img-20231123-wa0067-f6009ad919fc27cae5d8e7814b138c61-39e71567bbd75acd164067aeeadacb10_600x400.jpg)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja memperingatkan anak buahnya untuk bekerja profesional. Bagja mengaku tak akan segan-segan pidanakan anggota yang tak netral dan meminta uang ke peserta pemilu.
Dia juga mewanti-wanti para anggota Bawaslu agar tidak mengulangi kejadian seperti di Medan. Dia berharap agar kejadian operasi tangkap tangan (OTT) anggota Bawaslu Kota Medan tak terulang kembali.
"Gak boleh maen-maen. Jangankan itu (tidak netaral dan minta uang), menjalankan tugas dan fungsinya juga harus serius. Kalau terbukti ya pidana," kata Bagja saat menghadiri Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Kota Serang pada Kamis, 23 November 2023.
1. Ia meminta masyarakat melaporkan jika ada pengawas yang nakal
Bagja meminta masyarakat berperan aktif mengawasi penyelenggara pemilu, termasuk anggota Bawaslu. Jika menemukan anak buahnya melakukan pelanggaran pemilu, apalagi terlibat politik uang, ia minta segera laporkan ke Bawaslu setingkat di atasnya atau bisa langsung ke Bawaslu RI.
Ia mengaku telah bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak anggota Bawaslu yang nakal.
"Kalau ada pengawas nakal. Laporkan ke Bawalu kabupaten kota, kalau kabupaten kota nakal laporkan ke provinsi, kalau provinsi nakal laporkan ke Bawaslu RI," katanya.
Baca Juga: Anggota Bawaslu Medan kena OTT, 2 Orang Jadi Tersangka
2. Bawaslu ingin mengedepankan langkah persuasif
Kendati demikan, pihaknya pun tetap akan melakukan langkah persuasif kepada anggota-anggotanya di seluruh daerah untuk tidak bermain-main dan serius mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. Bawaslu klaim mengaku rutin melakukan pembinaan.
"Kalau netralitas penyelenggara pemilu ada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," katanya.
3. Tahapan kampanye segera dimulai, minta anak buahnya soroti netralitas ASN di Banten
Bagja menyampaikan, tinggal menghitung hari tahapan kampanye akan dimulai. Tahapan kampanye sendiri akan dimulai pada 28 November 2023.
Ia meminta anak buahnya di lapangan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu, terutama persoalan netaralitas aparatur sipil negara (ASN). Diketahui, Banten masuk dalam daerah tertinggi terkait kerawanan netarlitas ASN.
"Kami harapkan pengawas bisa melihat dan mencegah jika potensi pelanggaran terhadap ASN dan juga nanti bisa melakukan penindakan," katanya.
Baca Juga: HUT Ke-23 Banten, Ini Pencapaian Positif Pemprov Banten
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.