Kisruh SPMB SMA di Tangsel, Ini Ancaman Warga Jika Tak Dituruti
- Sembilan anak warga Pamulang Permai diperjuangkan untuk masuk SMA Negeri 6 Tangsel meski tidak lolos SPMB jalur domisili.
- Ada tiga SMA Negeri di Tangsel yang didemo warga sekitar, termasuk SMA Negeri 3 dan 6 di Pamulang serta SMA Negeri 10 di Ciputat.
- Belum ada respon dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten terkait aksi demo dan penggembokan jalan menuju sekolah.
Tangerang Selatan, IDN Times - Warga perumahan Pamulang Permai, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan jika respon Gubernur Banten, Andra Soni, tidak sesuai harapan warga, pihaknya terpaksa akan memutuskan untuk tidak berhubungan baik dengan pihak sekolah terkait lingkungan RW 010 dan kerja sama terkait fasilitas.
"Itu kita ambil keputusan warga kami. Harap maklum," kata Suhendar Wijaya, Ketua RW 10 Kelurahan Pamulang Barat, Pamulang, Minggu (6/7/2025).
Hal tersebut disampaikan terkait aksi penggembokan jalan dan penutupan portal jalan menuju SMA Negeri 6 Tangerang Selatan (Tangsel) di Pamulang.
1. Sembilan anak yang diperjuangkan warga Pamulang Permai
Meski demikian, menurutnya, akses masuk menuju gedung sekolah masih bisa dilintasi lewat pintu lain. Ia juga mengakui bahwa aspirasi itupun akhirnya harus menunggu keputusan Gubernur Banten, Andra Soni.
Suhendar mengatakan, pihaknya menggembok pintu gerbang dan portal akses menuju gedung sekolah negeri karena banyak anak-anak warga sekitar loksasi sekolah tidak lolos Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili.
"Kami mengajukan sembilan siswa ke SMAN 6," kata Suhendar.
2. Di Tangsel ada 3 SMA Negeri yang didemo warga sekitar
Sekadar diketahui, polemik dunia pendidikan kembali mencuat selama bergulirnya SPMB 2025. Di Kota Tangsel tercatat sedikitnya ada tiga SMA Negeri yang dikelola Pemerintah Provinsi Banten didemo warga sekitar.
Akses jalan menuju sekolah digembok oleh warga, yakni menuju SMA Negeri 3 dan 6 di Kecamatan Pamulang, serta SMA Negeri 10 di Kelurahan Jombang, Ciputat, Kota Tangsel.
3. Belum ada respon dari DInas Pendidikan Provinsi Banten
Hingga berita ini diturunkan IDN Times masih berupaya minta klarifikasi dari Lukman, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pesan singkat yang dikirim belum mendapat respon.
