Apindo: Banyak Perusahaan di Tangerang Tak Bayar Upah Sesuai Aturan
(IDN Times/Muhamad Iqbal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang, IDN Times - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten, Edy Mursalim mengaku, banyak perusahaan yang tidak memberikan upah minimum kepada para pekerjanya. Kata Mursalim, seperti di wilayah Kabupaten Tangerang bagian Utara dan Kota Tangerang.
"Misalnya di Teluk Naga, Dadap. Enggak usah jauh jauh, sekitar Kota Tangerang juga masih banyak yang belum bayar upah minimum, ke mal aja, tanya karyawan Kerjanya dari jam berapa? Jam 9 sampe jam 10 malem. Lembur enggak ada, upahnya paling dua juta (rupiah)," kata Mursalim, Kamis (3/2/2022).
Baca Juga: Harus Tutup, Pedagang Pasar Lama Kota Tangerang Lesu
1. Perusahaan yang tidak bayar upah minimum harus di-sweeping
Ilustrasi penjara (IDN Times/Sukma Shakti)Edy mengatakan seharusnya serikat buruh dan pemerintah berkolaborasi dalam memperjuangkan hak buruh tersebut. Sebab, Edy mengklaim, dari 800 lebih anggota Apindo Banten, mereka telah membayar upah minimum bagi para pekerjanya.
"Yang sudah bayar (upah minimum) harusnya dilindungi, yang tidak bayar boleh di-sweeping sampe dia bayar. Ini kan terbalik, perusahaan perusahaan yang gak bayar upah minimum malah bebas," tegas Edi.
Kata Mursalim, kemungkinan 90 persen di Banten banyak perusahaan yang belum bayar upah minimum.
Baca Juga: UMK 2022, Gubernur Banten Dinilai Lecehkan Kaum Buruh
2. Kalau tak bayar karyawan sesuai aturan, pengusaha bisa kena penjara atau denda ratusan juta rupiah
Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/Shemi)Dia mengatakan, pengupahan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenakan sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.
"Upah minimum kan memang harus dibayarkan, kalau gak hukuman penjara," kata Edy.
Kata dia, penegakkan aturan ini bergantung pada political will pemerintah da kesadaran pengusaha.
3. Ini besaran UMK se-Banten
Ilustrasi upah, gaji(IDN Times/Arief Rahmat)Diketahui, Pemerintah Provinsi Banten sebelumnya sudah menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022. Berikut besaran UMK di Banten 2022:
- Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap Rp2.800.292,64.
- Kabupaten Lebak naik menjadi Rp2.773.590.40 dari Rp2.751.313,18 atau naik 0,81 persen.
- Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp4.125.186,86.
- Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp4.230.792,65.
- Kota Tangerang naik 0,56 persen menjadi Rp4.285.798,90 dari Rp4.262.015,37.
- Kota Tangerang Selatan naik menjadi Rp4.280.214.51 dari Rp4.230.792.65 atau naik 1,17 persen.
- Kota Cilegon naik menjadi Rp4.430.254.18 dari Rp4.306.772.64 atau naik 0,71 persen.
- Kota Serang naik menjadi Rp3.850.526.18 dari Rp3.810.549.10 atau naik 0,52 persen.
Baca Juga: Sah, UMP Banten 2021 Cuma Naik Rp40 Ribu
