Pelantikan DPRD Kabupaten Tangerang Diwarnai Aksi Unjuk Rasa

Ketua GMNI Kabupaten Tangerang, Endang Kurnia mengatakan, aksi juga mengangkat isu nasional terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih harus dikawal juga beberapa isu yang ada di Kabupaten Tangerang Selatan.

"RUU untuk menganulir putusan MK itu dibatalkan, tapi bukan berarti kami diam, kami akan akan terus mengawal sampai benar-benar dibatalkan, karena lagi dan lagi DPR selalu berulah. Disini, kami ingin menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan yang baru dilantik, untuk ikut berperan," katanya.

DPR RI sempat berusaha mengubah UU Pilkada setelah putusan MK, khususnya terkait ambang batas dukungan calon yang maju di pilkada. Dalam aturan lama, ambang batas dukungan calon, yakni sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD atau 20 persen kursi DPRD. Dalam putusan MK, aturan ini direvisi menjadi 7,5 persen saja.

Dia meminta kepada 55 anggota DPRD Kabupaten Tangerang untuk mengawal putusan MK hingga final dan tanpa ada ganggu gugat, begitu juga dengan peran mereka sebagai anggota legislatif yang diminta agar bekerja dalam mengawal isu daerah.

"Bukan hanya soal isu nasional terkait putusan MK, tapi kami juga meminta legislatif melek, bekerja, untuk melihat bagaimana kondisi daerah, apalagi menjelang pesta demokrasi, pilkada 2024," ujarnya.

Dalam aksi itu, para mahasiswa tetap bertahan di area kawasan gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Sebanyak 280 petugas gabungan baik dari kepolisian dan Satpol PP setempat pun berjaga di lokasi mengantisipasi gerakan para mahasiswa.