Pemkot Serang Ancam Sanksi ASN yang Ikut Maju di Pilkada 2024

Karsono menjelaskan, arahan Kemendagri ada tiga kategori larangan yang dilakukan oleh ASN, antara lain, larangan melakukan pendekatan ke partai politik di tengah tahapan kontestasi pesta demokrasi. Hal itu masuk dalam pelanggaran sedang.

Kemudian, ASN juga dilarang mempromosikan diri ke media sosial dan memasang baliho pencalonan masuk dalam pelanggaran berat.

Karsono mengungkap, saat ini Pemkot Serang masih menunggu surat edaran dari Kemendagri terkait hukuman bagi ASN yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Kalau itu sudah turun, nanti kami akan tindak lanjuti dengan pemberian hukuman disiplin kepada PNS yang mencalonkan sebagai kepala daerah,” kata Karsono saat dikonfirmasi, Senin (20/5/2024).

Sejauh ini, Karsono mengaku, sudah menegur salah satu ASN yang sudah mendeklarasikan diri menjadi bakal calon Wali Kota Serang, yaitu Wahyu Nurjamil selaku Kepal Dinas Perdangan (Kadisperindag) Kota Serang. Akan tetapi, yang bersangkutan masih bersikukuh pada aturan Peraturan KPU.

"Di PKPU itu PNS yang mencalonkan diri kepala daerah itu baru bisa mengundurkan diri saat dia mendaftar dan penetapan calon,” katanya.

Diketahui, Wahyu Nurjamil, telah menyatakan mencalonkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Serang. Bahkan, Wahyu juga sudah mengikuti penjaringan atau mendaftar ke sejumlah partai politik agar mendapat tiket maju di Pilkada 2024 Kota Serang.