Pemprov Banten Evaluasi Kinerja Honorer Jelang Demo 7 Agustus

04 Agu 2023, 14:01 WIB

IDN Times/Khaerul Anwar

Serang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Banten memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi capaian kinerja pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) di instansinya masing-masing.

Surat edaran pembinaan pegawai non ASN yang ditandatangani Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Virgojanti pada 2 Agustus 2023, atau beberapa hari menjelang rencana unjuk rasa besar-besaran tenaga honorer ke gedung DPR, Jakarta pada 7 Agustus 2023.

"Kepada seluruh perangkat daerah wajib melaksanakan pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atas capaian kinerja terhadap pegawai non-ASN di masing-masing perangkat daerah," kata Virgo dalam surat edaran dikutip IDN Times, Jumat (4/8/2023).

1. Surat edaran dibuat menyusul adanya rencana aksi damai pegawai honorer ke Jakarta

IDN Times/Khaerul Anwar

Menurut Virgo, evaluasi kinerja tersebut sehubungan dengan rencana aksi damai untuk menyampaikan aspirasi dari pegawai non-ASN Pemprov Banten di Gedung DPR dan kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Jakarta.

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN," katanya.

2. Tenaga honorer tetap bakal kekeuh menggelar demo meski ditekan

IDN Times/Khaerul Anwar

Dikonfirmasi, Ketua Forum Honorer Banten Taufik Hidayat mengatakan, surat edaran dari Sekda Provinsi Banten itu merupakan upaya intervensi agar tenaga honorer tidak ikut berdemonstrasi di Jakarta.

"Ia benar, kami ditekan dengan surat itu (edaran). Tetapi kita tetap berjalan ini gak bisa dihentikan," katanya.

3. Persiapan rencana aksi di Jakarta sudah matang

IDN Times/Khaerul Anwar

Ia menegaskan, pihaknya akan tetap berangkat dengan 10 ribu tenaga honorer ke Jakarta untuk memperjuangkan nasibnya ke depan. Sejauh ini mereka belum mendapat kepastian dari Pemprov Banten.

"Persiapan sudah matang, kendaraan akomodasi sudah dibayar. Kasian itu iuran dari kawan-kawan honorer," katanya.

Diketahui, ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan honorer Banten kepada wakil rakyat yakni agar segera mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 2014 untuk mengangkat semua honorer menjadi PNS, tanpa melalui tes.

Kedua, mereka mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar menerbitkan PP terbaru berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi PNS atau PPPK.

Dan terakhir memberikan hak yang sama berkaitan dengan afirmasi kepada seluruh honorer untuk pada seleksi PNS dan PPPK.