Pemprov Tunda Pecat Pejabat BPBD Banten yang Terseret SPK Fiktif

Selain etik dan disipilin, kata Nana, perbuatan yang dilakukan AB terindikasi melanggar tindak pidana. Korban penipuan SPK fiktif disebut telah melaporkan yang bersangkutan ke Polda Banten sehingga proses pemecatan menunggu putusan tindak pidananya inkracht atau memiliki hukum tetap.

"Kita lihat perkembangannya (proses pidana) karena sudah ada ke aparat penegak hukum," katanya.

Jika dari proses hukum pidana dinyatakan terbukti bersalah dan inkracht atau berkekuatan hukum tetap, AB akan diproses untuk pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. 

"Ada laporan ke kami, kita sampaikan ke Pak Gubernur proses (PTDH)," katanya.

Hingga saat ini, AB masih aktif dan belum dicopot dari jabatannya sebagai sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Banten. Namun, pejabat eselon tiga Pemerintah Provinsi Banten itu tidak diberikan kewenangan mengerjakan kegiatan-kegiatan strategis di BPBD Banten.

"Jabatannya masih aktif. Kalau dia gak masuk (kerja), tambah berat lagi sanksinya," katanya.