Serang, IDN Times - Pengamat politik dan kebijakan publik, Ahmad Sururi, menilai bahwa potensi mobilisasi suara mesin birokrasi aparatur sipil negara (ASN) sangat tinggi di perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2024.
Diketahui, dua kandidat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dan Andra Soni-Dimyati Natakusumah masing-masing memiliki kerabat yang menjadi kepala daerah di Banten.
Airin misalnya, memiliki ikatan keluarga dengan Ratu Tatu Chasanah selaku Bupati Serang dan Pilar Saga Ihsan selaku Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Airin juga memiliki jaringan kuat birokrasi kuat di Tangsel karena pernah menjabat wali kota dua periode di sana.
Sementara, di kubu lawan ada Ahmad Dimyati yang merupakan penguasa Kabupaten Pandeglang. Bahkan, bupati yang saat ini menjabat yakni Irna Narulita merupakan istri Dimyati.
"Potensi mobilisasi suara mesin birokrasi di Pandeglang, Serang dan Tangerang Selatan untuk kepentingan elektoral ini cukup tinggi," kata Sururi pada Selasa (10/9/2024).
Selain suara elektoral yang besar, kata Sururi, loyalitas, geografis dan kedekatan emosional menjadi beberapa faktor mengapa potensi ketidaknetralan birokrasi ini cukup tinggi.
Sururi menilai, ketidaknetralan ASN tersebut disebabkan dua pola yaitu dimobilisasi oleh tim pemenangan untuk memilih paslon tertentu dengan janji-janji.
Kemudian, ASN memobilisasi sendiri secara kolektif untuk mendukung salah satu calon dikarenakan meyakini paslon yang didukung akan memenuhi harapan mereka, terutama soal kesejahteraan dan jabatan.
"Netralnya mesin birokrasi dalam hal ini ASN dalam setiap pilkada sudah menjadi barang mahal," katanya.
Oleh karenanya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pilkada, khususnya ASN, harus melakukan pengawasan intensif melekat yang dibarengi sanksi kongkrit dan tegas.
"Upaya-upaya mobilisasi ASN sebelum pilkada berlangsung misalnya, ini harus menjadi perhatian Bawaslu," katanya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Banten Ali Faisal mengatakan, Bawaslu RI akan mengundang seluruh kepala daerah yang definitif maupun penjabat hingga sekretaris daerah se-Indonesia untuk melakukan konsolidasi nasional mencegah pelanggaran netralitas ASN.
"Bawaslu provinsi akan menyampaikan IKP tingkat provinsi yang salah satunya terkait netralitas ASN dengan mengundang multistakeholder dan penandatanganan pakta integritas," katanya.
Di sisi lain, lanjut Ali, upaya koordinasi dan sosialisasi juga telah ditekankan kepada seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota kecamatan sampai desa untuk melakukan pengawasan melekat.