Penggunaan Dana COVID-19 di Banten Dinilai Belum Transparan

Mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengatakan, fleksibilitas penggunaa dana dalam situasi bencana mengesampingkan semua aturan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan di sektor bidang kesehatan paling rawan diselewengkan lantaran banyak orang tidak tahu spesifikasi alat kesehatan. Pihaknya meminta jangan sampai kualitas alat yang dibeli, justru di bawah pagu yang sudah dianggarkan.

"Ada kemudahan aturan dalam proses pengadaan tertera dalam peraturan pengadaan barang dan jasa saat bencana. Kondisi ini membuat dana COVID sangat rentan diselewengkan, ditambah database yang buruk," katanya.

Pemprov Banten telah menggeser anggaran tahap III sebesar Rp2,134 triliun untuk penanganan COVID-19. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan di empat sektor seperti penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, jaring pengaman sosial (JPS), dan bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota.

Sumber dana Bantuan Tak Terduga (BTT) itu pun mencapai Rp2,134 triliun yang diambil dari tiga kali refocusing APBD 2020. Untuk sektor kesehatan senilai Rp266, 9 miliar, dampak ekonomi Rp245,5 miliar, JPS Rp1,182 triliun dan bankeu bagi kabupaten/kota mencapai Rp440 miliar.

"Jangan sampai hanya karena fokus penanganan sehingga tidak melakukan pengawasan. Informasi kesehatan oke, ada panduan abcd dan sebagainya, soal bantuan ada sih tapi tidak jelas, padahal solusi kondisi saat ini adalah keterbukaan," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar pada kesempatan yang sama menyebut, Pemprov Banten sejauh ini sudah cukup transparan dalam penggunaan anggaran penanganan virus corona. Namun, ia tidak membantah masih bayak kekurangan terutama keterbukaan dalam penyerapan anggaran.

"Data itu ada di website, ada perencanaan, pelaksanaan termasuk pertanggungjawaban, dalam skema managemen itu harus transparansi, bukan setuju tapi harus. Tentang ada hal yang kurang, kita akan perbaiki bersama-sama," katanya.