Penyebab Dapur MBG di Tangsel Belum Kantongi Sertifikat Higienis

Menurut Allin, salah satu syarat yang paling sering menjadi hambatan adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengajuan SLHS.

Ia menjelaskan sebagian besar yayasan yang mengelola dapur MBG di Tangsel belum memiliki lahan maupun bangunan sendiri sehingga proses pengurusan dokumen menjadi lebih rumit.

“Kesulitan pemohon biasanya untuk melengkapi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG,” ujarnya.

Selain persoalan administrasi, Dinas Kesehatan juga menemukan sejumlah kekurangan dari sisi sarana dan prasarana dapur MBG.

Berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan, masih ada dapur yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai standar. Tak hanya itu, kualitas sumber air bersih di sejumlah lokasi juga belum memenuhi persyaratan kesehatan.

“Karena rata-rata di Tangsel ini IPAL-nya belum memenuhi syarat, kemudian sumber air bersihnya masih belum bebas E. coli. Itu dari hasil inspeksi kesehatan lingkungan dan harus dipenuhi semuanya,” kata Allin.

Meski demikian, Dinas Kesehatan Tangsel terus melakukan pendampingan terhadap pengelola dapur MBG yang sedang mengurus sertifikasi.

Saat ini terdapat sekitar 20 dapur yang masih dalam proses verifikasi. Selain itu, ada 15 dapur lain yang telah dinyatakan lolos verifikasi kesehatan dan hanya tinggal melanjutkan proses pendaftaran melalui OSS.

“Di PTSP sudah ada 15 yang keluar sertifikatnya. Kemudian masih ada 15 SPPG yang sudah kami verifikasi dan tinggal mendaftar ke OSS,” ujar Allin.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Tangerang Selatan menyebut operasional dapur MBG saat ini masih dapat berjalan meski belum mengantongi SLHS. Namun, sesuai petunjuk teknis, sertifikat tersebut harus dipenuhi paling lambat dalam tiga bulan pertama sejak dapur mulai beroperasi.