94 Dapur MBG di Tangsel Belum Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi
- Sebanyak 109 dapur Program Makan Bergizi Gratis di Tangsel beroperasi, namun baru 15 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sementara 94 lainnya masih dalam proses pemenuhan.
- BGN menetapkan sertifikasi laik higiene sanitasi wajib diselesaikan dalam tiga bulan pertama operasional, meski belum menjadi syarat mutlak untuk memulai kegiatan dapur MBG.
- Untuk memperkuat pengawasan dan percepatan sertifikasi, BGN bersama pemerintah daerah membentuk satgas serta melakukan pendampingan agar seluruh dapur memenuhi standar sanitasi sesuai tenggat waktu.
Tangerang Selatan, IDN Times – Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Tangerang Selatan mencatat sebanyak 109 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah beroperasi aktif. Namun, dari jumlah tersebut baru 15 dapur yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Artinya, masih terdapat 94 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan operasional sambil melengkapi sertifikasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
1. SLHS harus dipenuhi dalam tiga bulan pertama operasional
Koordinator Wilayah BGN Kota Tangerang Selatan, Nindy Sabrina mengatakan, setiap dapur MBG saat ini diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan melalui mekanisme surat kesiapan operasional atau ready operational.
Menurutnya, terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh setiap SPPG, salah satunya terkait infrastruktur dan standar sanitasi.
“Ready operasional ini intinya ada beberapa yang perlu dichecklist oleh SPPG tersebut,” kata Nindy, dikutip Selasa (16/6/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku, sertifikat laik higiene sanitasi wajib diselesaikan dalam tiga bulan pertama sejak dapur mulai beroperasi.
2. Sertifikat belum menjadi syarat utama dapur beroperasi
Nindy menuturkan, kepemilikan SLHS saat ini belum menjadi syarat mutlak bagi dapur MBG untuk mulai beroperasi. Sertifikasi tersebut masih dapat diproses sambil kegiatan pelayanan berjalan.
Meski demikian, BGN tetap memberikan batas waktu agar seluruh dapur segera memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Kalau SLHS sekarang itu sebenarnya bukan syarat untuk ready operasional, maksudnya bisa sambil berjalan, tapi untuk sekarang dibatasinya di tiga bulan pertama,” ujarnya.
3. BGN libatkan satgas untuk memperkuat pengawasan
Untuk mendorong pemenuhan standar sanitasi, BGN bersama pemerintah daerah membentuk satuan tugas (satgas) di tingkat kabupaten dan kota.
Melalui satgas tersebut, BGN menerima berbagai masukan dari instansi terkait untuk memperkuat aspek pengawasan dan evaluasi dapur MBG.
“Mungkin ada masukan-masukan yang bisa kita tambahkan di dalam surat ready operasional itu,” kata Nindy.
Saat ini, BGN terus melakukan pendampingan terhadap dapur-dapur MBG agar seluruh persyaratan, termasuk sertifikat laik higiene sanitasi, dapat dipenuhi sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
