Petisi Kritik Jokowi, Imin: Jangan Abaikan, Bisa Terulang Tragedi 98

02 Feb 2024, 15:15 WIB

Khaerul Anwar

News

Channel

Add as Preferred source

Petisi Kritik Jokowi, Imin: Jangan Abaikan, Bisa Terulang Tragedi 98

Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar saat berkampanye di Wonosobo, Jawa Tengah. (IDN Times/Amir Faisol)

Serang, IDN Times - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 01, Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait petisi mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelangan Pemilu 2024. Sejumlah sivitas akademika dari kampus ikut menyerukan kritikan ini.

Muhaimin menilai, sikap yang dikeluarkan sivitas akademika itu harus menjadi rambu-rambu Jokowi dalam memimpin negara, terutama dalam sikapnya dalam kontestasi politik di tahun ini

"Kalau sudah kampus bicara, kalau sudah ilmuan dan profesional bicara, itu artinya lampu merah," katanya di Serang, Banten Jumat (2/2/2024).

1. Petisi harus jadi evaluasi para penyelenggara negara

Juru bicara timnas AMIN, M. Ramli Rahim ketika berkampanye dengan Cak Imin. (Dokumentasi Istimewa)

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut, kritik dari para akademisi ini harus menjadi menjadi evaluasi penyelenggara negara yang memimpin saat ini, terutama Presiden Jokowi.

"Harus menjadi evaluasi kita bersama, tidak boleh kita gegabah mengabaikan," katanya.

2. Cak Imin khawatir tragedi 98 bisa terulang

IDN Times/Khaerul Anwar

Cak Imin mengungkap, jika suara kritis tersebut tidak menjadi bahan evaluasi dan bahkan cenderung diabaikan, dia khawatir akan bisa mengulang tragedi di era Presiden Soeharto pada masa Orde Baru.

"Karena kalau enggak bisa terulang revolusi 98," katanya.

3. Sebelumnya sejumlah kampus sampaikan petisi kritik ke Jokowi

Sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024), (Dok. Humas UGM)

Diketahui sebelumnya, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan petisi Bulaksumur di Balairung UGM, DIY, Rabu (31/1/2024).

Mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini, dan dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Hal yang sama juga dilakukan sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".