Serang, IDN Times - Pj Gubernur Banten Al Muktabar memastikan, Pemprov Banten tetap mengalokasikan anggaran untuk gaji bulanan tenaga honorer di tahun 2024. Padahal, pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer mulai November 2023.
“Mohon itu untuk dipahami secara tersirat ya bahwa langkah-langkah pemerintah itu selalu untuk mencari yang terbaik. Berarti masih bisa berlanjut kan,” kata Al Muktabar di Pendopo Gubernur Banten, Senin (7/8/2023).
Ia menegaskan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas sendiri telah membuat surat edaran agar pemerintah daerah tetap menganggarkan gaji untuk pegawai non ASN di tahun 2024 mendatang.
"Pak Menpan RB sudah mengeluarkan surat edaran bahwa pemerintah daerah untuk tetap menganggarkan dalam rangka keberlanjutan saudara-saudara kita,” katanya.
Namun, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten itu menyayangkan sikap para honorer yang tetap menggelar unjuk rasa di gedung DPR Jakarta. Padahal, ia mengaku telah mengimbau mereka tetap bersabar, sebab, Pemprov masih mencari jalan solusi terbaik.
"Kita tidak diam saja kita terus mengupayakan yang terbaik," katanya.
Ribuan tenaga honorer berasal dari Provinsi Banten itu berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senin (7/8/2023). Mereka mendesak pemerintah agar mengangkat mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa tes.
Menanggapi hal itu, Al Muktabar pun mengancam akan memberi sanksi jika layanan publik sampai terganggu. Dia mengaku bakal menunggu laporan dari masing-masing OPD lantaran Pj Sekda Banten telah mengeluarkan surat edaran agar OPD wajib melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja para pegawai non ASN.
Disampaikan Al Muktabar, sanksi menunggu jika pelayanan terhadap masyarakat terganggu akibat demonstrasi tsrsebut.
“Apakah itu mengganggu kerjanya atau seperti apa. Jenjang evaluasi teknis itu di organisasi perangkat kerja daerah, nanti kita lihat laporannya seperti apa,” katanya.