Ratusan Honorer Geruduk Kantor Wali Kota Serang

Ahmad meminta Wali Kota Serang Syafrudin bisa menyampaikan aspirasi mereka ke pusat. Para honorer di Kota Serang menginginkan agar aturan penghapusan honorer di seluruh Indonesia pada tahun 2023 itu dibatalkan.

"Mudah-mudahan didengar Pak wali dan anggota dewan agar keputusan Menpan RB itu (dihapus)," katanya.

Jika aturan tersebut tidak bisa dibatalkan, dia berharap agar honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa tes. Bila pun ada seleksi, imbuhnya, tes itu seharusnya hanya diikuti honorer  yang sudah bekerja lama.

Sebab banyak honorer yang sudah mengabdikan belasan bahkan puluhan tahun dan hanya berharap diangkat menjadi ASN atau setidaknya P3K. 

"Saya bekerja sejak 1995 semasa Kabupaten Serang, minimal diangkat PPPK tanpa tes karena seusia kami sudah tidak mampu mengikuti tes CAT sudah di atas 50 mayoritas," katanya.

Dia mengatakan, pemerintah pusat selama ini menyatakan mengakui keberadaan para honorer tetapi tidak mengurus mereka secara serius. Jumlah honorer saat ini sangat banyak. Di Kota Serang saja, dia memperkirakan ada 3.000 lebih honorer.

"Kalau dihilangkan kita mau bagaimana, mau diangkat PPPK atau CPNS tau gimana nasib kami," katanya.