Tambahan Penghasilan Guru PPPK di Provinsi Banten Dipangkas
- Guru PPPK di Banten kecewa setelah muncul kabar pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga sekitar 40 persen dari nominal sebelumnya.
- Pemangkasan TPP membuat sebagian guru hanya mengandalkan gaji pokok sekitar Rp3,3 juta, terutama menjelang Lebaran 2026 yang menambah beban ekonomi mereka.
- Pemprov Banten menjelaskan kebijakan ini dilakukan karena penambahan sekitar 6.000 guru PPPK yang berpotensi membuat belanja pegawai melampaui batas 30 persen APBD.
Serang, IDN Times – Kekecewaan muncul di kalangan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Banten setelah muncul informasi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Informasi tersebut ramai diperbincangkan di kalangan guru.
Tarjo (bukan nama sebenarnya), guru PPPK di salah satu SMA Negeri di Kota Serang mengaku telah mendengar kabar tersebut dari rekan sesama guru. Sejak mulai bekerja pada November 2025, ia mengaku belum pernah menerima TPP dan hanya memperoleh gaji pokok.
1. TPP guru PPPK dipangkas hingga 40 persen
Menurut informasi yang beredar, guru PPPK angkatan 2024 ke atas sebelumnya diperkirakan menerima TPP sekitar Rp2,5 juta. Namun karena adanya pemangkasan sekitar 40 persen, nominal yang diterima disebut turun menjadi sekitar Rp1,5 juta.
“Dengar informasinya kalau untuk angkatan baru seperti saya ini jadi sekitar Rp350 ribu,” kata Tarjo, Jumat (6/3/2026).
Besaran tersebut membuat Tarjo merasa bingung, terlebih hingga kini belum ada kejelasan kapan TPP tersebut akan diterima.
Ia mengungkapkan proses pengangkatan guru PPPK pada angkatannya memang berbeda dengan angkatan sebelumnya. Meski demikian, dengan beban kerja dan tugas yang sama, perbedaan nominal tersebut tetap membuatnya kecewa.
“Kenapa pemotongan ini dilakukan, padahal kepangkatan mungkin sama serta tugas dan tanggung jawabnya juga sama?” ujarnya.
3. Mereka kecewa dan berat dapat kabar pemotongan saat jelang lebaran
Keluhan serupa juga disampaikan guru PPPK lainnya yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku selama ini baru menerima gaji pokok sekitar Rp3,3 juta setiap bulan.
Sementara komponen penghasilan lain seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik juga belum cair karena alasan administrasi yang belum rampung. Kondisi tersebut semakin membuat para guru kecewa setelah mendengar kabar bahwa TPP juga akan dipangkas.
Menjelang Lebaran 2026, pemangkasan TPP dinilai semakin memberatkan karena sebagian guru PPPK harus mengandalkan gaji pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Apalagi untuk teman-teman yang merantau ke Banten. Kalau hanya mengandalkan gaji pokok, bisa habis tiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.
3. Alasan TPP guru dipangkas, Pemprov: belanja pegawai khawatir melampaui batas
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi membenarkan adanya pemotongan TPP tersebut. Menurutnya, kebijakan itu diambil karena adanya penambahan sekitar 6.000 guru PPPK yang berdampak pada peningkatan belanja pegawai.
“Di satu sisi kami harus memberikan penghargaan kepada tenaga pengajar. Makanya dianalisis dan dikaji, akhirnya kita turunkan supaya yang lain juga bisa terakomodasi,” kata Deden.
Ia menjelaskan, apabila besaran TPP disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD berpotensi terlampaui.
“Belum lagi nanti kami juga dikoreksi masyarakat, kenapa belanja pegawainya besar sekali. Ini memang dilematis, tapi keputusan itu diambil demi kebaikan bersama,” ujarnya.
