Serang, IDN Times – Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan opsi memangkas tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap digaji dan dipertahankan hingga 2027.
Kebijakan ini disiapkan di tengah beban belanja pegawai Pemprov Banten yang telah mencapai sekitar 30 persen dari total APBD 2026.
Sekretaris Daerah Banten Deden Apriandhi mengatakan, Pemprov Banten tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap PPPK. Seluruh PPPK akan tetap dipekerjakan sesuai kontrak kerja yang berlaku.
“Alhamdulillah kalau di Provinsi Banten atas perintah Pak Gubernur dan Pak Wagub kita harus tetap mempekerjakan PPPK sesuai dengan kontrak yang berlaku, kecuali memang ada oknum yang terkena masalah. Tapi secara umum kita harus mempertahankan PPPK,” kata Deden kepada wartawan di DPRD Banten, Rabu (12/8/2026).
Deden mengatakan, rancangan anggaran Pemprov Banten untuk 2027 masih memasukkan kebutuhan gaji dan tunjangan seluruh PPPK.
Untuk menjaga kemampuan fiskal daerah, pemerintah akan menyesuaikan sejumlah komponen belanja pegawai lainnya. Salah satunya tukin bagi ASN.
“Walaupun kita mengurangi tunjangan kinerja bagi para PNS yang lain,” ujarnya.
Namun, Deden menegaskan rencana pemangkasan tukin tersebut belum menjadi keputusan final. Besaran penyesuaian masih akan dibahas dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Saat ditanya berapa besaran tukin yang berpotensi dipangkas, Deden belum mengungkapkannya.
“Ada deh, nanti aja dulu, entar lah,” katanya.
Menurut Deden, penyesuaian tukin menjadi salah satu opsi untuk memastikan keberlanjutan keberadaan PPPK di lingkungan Pemprov Banten.
Dia meminta para PPPK tidak menganggap kepastian status dan pekerjaan sebagai alasan untuk menurunkan kinerja.
“Pesan saya itu lah. PPPK jangan berleha-leha, kita semua berkontribusi untuk semua,” ujarnya.
Deden memastikan arahan Gubernur Banten Andra Soni untuk mempertahankan PPPK menjadi dasar penyusunan anggaran dan kebijakan kepegawaian Pemprov Banten hingga 2027.
“Sampai 2027 saya jamin perintah Pak Gubernur untuk tetap mempekerjakan PPPK,” katanya.