Serang, IDN Times - Warga yang rumahnya bakal digusur dampak normalisasi Sungai Cibanten, Kota Serang terancam tak dapat kompensasi ganti rugi dari pemerintah. Warga dianggap mendiami lahan milik negara secara ilegal.
"Ya sebenarnya kalau berbicara bangunan liar, namanya liar, ya harusnya tidak dapat kompensasi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin, Selasa (26/9/2023).
Orang nomor tiga di Kota Serang itu menegaskan, secara aturan wilayah sempadan sungai tidak boleh didiami oleh warga. Selain itu, bangunan liar menyebabkan penyempitan sungai dan memicu banjir bandang saat musim hujan.
"Kita pada umumnya tahulah, sepanjang kali itu ya tidak boleh ada bangunan karena itu haknya air begitu. Nanti kalau banjir, masyarakat protes lagi pada pemerintah," katanya.
Meski warga tinggal di bantaran sungai secara ilegal, namun kata Nanang, penggusuran relokasi yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3) dapat dilakukan secara baik-baik dan humanis. Sebab, lanjutnya, upaya manusiawi harus diutamakan.
"Tentunya pemerintah daerah harus mengukur dari faktor kemanusiaan. Tidak boleh juga kita main hajar begitu," katanya.
Oleh sebab itu sebelum dilakukan relokasi, ia mendorong pihak BBWSC untuk dapat mensosialisasikan rencana tersebut kepada semua pihak, agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi kericuhan saat eksekusi.
"Lalu komunikasikan berjalan, lalu mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan semua itu," katanya