Tangerang Selatan, IDN Times - Sebanyak 1.035 orang tenaga guru honor di Tangerang Selatan (Tangsel), telah resmi beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun masih ada sekitar 11 ribu pekerja lain yang masih berstatus honorer, dan terancam menganggur akibat rencana penghapusan tenaga honor berdasarkan aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tahun depan.
Wali Kota (Wako) Tangsel, Benyamin Davnie, mengakui peralihan status tenaga kerja honor di tingkat kota dan kabupaten menjadi PPPK merupakan wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpan RB.
"Baru sementara ini untuk guru, seluruhnya 1.035 orang tahun ini," kata Benyamin, Senin (11/7/2022).
Sedangkan untuk tahun depan, Pemkot Tangsel menarget peralihan status pegawai honor ke PPPK bagi tenaga medis. Dengan jumlah usulan peralihan status PPPK tenaga medis sebanyak 1.500 pegawai.
"Tahun depan medis, diusulkan 1.500 orang. Nanti dapatnya berapa, untuk lain-lain belum dapat kuotanya dari Kemenpan RB," kata dia.
Rencana penghapusan tenaga honorer pemerintahan daerah membuat ketar-ketir tenaga honorer di lingkup PemkotTangsel. Sebanyak 11.900 tenaga honorer di Kota Tangsel menunggu kepastian hukum dari kebijakan tersebut.
Saat ini, Pemkot Tangsel baru punya 4.800 PNS dan 100 orang PPPK. Menurut anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis, angka itu jauh dari kata ideal pegawai Pemkot Tangsel sebanyak 10.000 ribu pegawai.
"Kita membutuhkan 4.200 pegawai lagi yang nantinya itu bisa PPPK," kata Rizki dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Tangsel bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangsel, serta Bagian Organsiasi pada Setda Kota Tangsel, di Gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis (30/6/2022).
Artinya kata dia, dari 11.900 tenaga honorer itu akan ada 4.200 orang yang diterima seleksi sebagai PPPK. "Sehingga, sekitar 8.000 tenaga honorer akan diberhentikan,” kata Rizki.