1.682 Guru PPPK Serang 6 Bulan Tak Digaji, Bupati: Pemkab Tak Ada Uang

13 Jul 2022, 12:49 WIB

Khaerul Anwar

News

Channel

Add as Preferred source

1.682 Guru PPPK Serang 6 Bulan Tak Digaji, Bupati: Pemkab Tak Ada Uang

Ratu Tatu Chasanah (Dokumentasi pribadi)

Serang, IDN Times - Sebanyak 1.682 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Serang, Banten belum digaji selama enam bulan. Bahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

Bupati Serang, Tatu Chasanah mengaku belum mempunyai anggaran untuk menggaji 1.682 PPPK sehingga nasib mereka hingga saat ini belum menemui kejelasan.

"Tahun anggaran berjalan tidak mungkin menganggarkan, lalu di anggaran perubahan pun kami belum bisa melihat harapan ada anggaran Rp98 miliar yang bisa dianggarkan," kata Tatu kepada wartawan, Rabu (13/7/2022).

1. Tatu dorong PPPK ikut sertifikasi agar ada penghasilan

Ilustrasi seleksi PPPK (IDN Times/Musthofa Aldo)

Tatu mendorong ribuan guru PPPK itu untuk mengikuti sertifikasi pendidik. Di sana, mereka akan mendapatkan tunjangan guru profesi setiap bulan. Jika mereka bersedia ikut sertifikasi SK akan segera diserahkan.

"Saya mohon PPPK ini duduk bersama seperti (honorer) K2 ini. SK akan diserahkan kalau dibutuhkan untuk sertifikasi," katanya.

2. Dia menyebut Pemkab benar-benar tak ada anggaran

Ilustrasi seleksi PPPK (IDN Times/Musthofa Aldo)

Tatu mengatakan, pihaknya tidak bermaksud untuk enggan membayarkan hak para tenaga pengajar yang berstatus PPPK tersebut. Namun, Pemkab Serang benar-benar tidak ada anggaran untuk membayar meskipun sejumlah kegiatan di OPD sudah dihapus.

"Mau marah sebagaimana pun ya gimana uangnya gak ada kalau ada ya di (APBD) Perubahan bisa diserahkan. Sementara kegiatan di OPD saja sudah dihapus apalagi terkait mamin bensin pemeliharan sudah gak ada," katanya.

3. Pemkab pikir beban PPPK dibayarkan pemerintah pusat

Ilustrasi anggaran (ladypinem.com)

Tatu beranggapan, saat merekrut PPPK, yang akan menggaji adalah pemerintah pusat. Bukan malah pemerintah daerah. Namun demikian, Tatu menuturkan pihaknya masih terus memperjuangkan nasib PPPK Kabupaten Serang tersebut.

"Karena kami pikir pembahasan anggaran bersama dewan tahun kemarin. Kami pikir dibiayai oleh pusat," ujarnya.