27 Dapur MBG di Banten Berstatus Suspend, Ini Penyebabnya
- BGN mencatat 27 dapur MBG atau SPPG di Banten masih disuspend dan tersebar di hampir seluruh kabupaten serta kota.
- Penghentian sementara dipicu kekurangan infrastruktur serta temuan minor dan mayor, sebagai langkah memastikan kualitas layanan dan keamanan pangan penerima MBG.
- SPPG dapat beroperasi lagi setelah perbaikan dan validasi ulang; dari 1.403 SPPG pendukung MBG Banten, lebih 700 telah memiliki sertifikat higiene sanitasi.
Serang, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan masih terdapat 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten yang berstatus suspend. Dapur tersebut untuk sementara waktu belum dapat beroperasi hingga seluruh kekurangan yang ditemukan diperbaiki.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jakarta Wilayah Jakarta-Banten, Ida Wahyuni mengatakan, puluhan SPPG yang dihentikan sementara tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota di Banten.
"Suspend sisa 27 tersebar hampir seluruh kabupaten kota Banten," kata Ida usai audiensi dengan Gubernur Banten Andra Soni, Selasa (4/8/2026).
1. Ini penyebab dapur SPPG kena suspend
Ida menjelaskan, alasan penghentian sementara operasional SPPG bervariasi. Mulai kekurangan infrastruktur hingga temuan yang dikategorikan sebagai kekurangan minor maupun mayor.
Menurutnya, kebijakan suspend dilakukan sebagai bagian dari upaya BGN memastikan kualitas layanan dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat program MBG.
"Ada yang mungkin infrastrukturnya kurang, ada yang kekurangan minor, ada yang kekurangan mayor. Tapi semua itu berproses untuk diperbaiki. BGN memperketat semuanya ini untuk menjamin penerima manfaat menerima program ini dalam keadaan baik," ujarnya.
2. Dapur dapat beroperasi kembali setelah perbaikan
Ida memastikan, SPPG yang berstatus suspend dapat beroperasi kembali setelah seluruh perbaikan diselesaikan dan dinyatakan memenuhi standar melalui proses validasi ulang.
Ia mengatakan, lama waktu perbaikan bergantung pada jenis kekurangan yang ditemukan. Apabila hanya bersifat minor, operasional dapat dilakukan lebih cepat. Jika membutuhkan perbaikan fasilitas lebih besar, prosesnya akan memakan waktu lebih lama.
"Kalau misalnya minor bisa lebih cepat. Kalau yang diperbaiki sifatnya mayor tentu waktunya akan diberikan juga oleh BGN," katanya.
3. Sebanyak 50 persen dapur di Banten belum punya SLHS
Ida pun menyampaikan Program Makan Bergizi Gratis di Banten saat ini menargetkan 3.397.020 penerima manfaat dengan dukungan 1.403 SPPG. Dari jumlah tersebut, lebih 700 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Sementara sisanya masih menjalani proses pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis, termasuk pelatihan penjamah makanan, kelengkapan perizinan, hingga pemenuhan standar bangunan dan sanitasi," katanya.
