Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

90 Persen Dapur MBG di Banten Belum Penuhi Standar Higienis

WhatsApp Image 2025-10-01 at 14.03.45.jpeg
Kondisi SPPG Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/10/2025). (IDN Times/IDN Times Dini Suciatiningrum)
Intinya sih...
  • Pemprov mendorong SPPG segera urus SLHS
  • SPPG bisa ditutup jika tetap bandel tak urus SLHS
  • Realisasi penerima MBG di Banten capai 60 persen
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Serang, IDN Times – Pemerintah Provinsi Banten mengungkap mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memenuhi standar higienis dan sanitasi. Dari ratusan dapur yang beroperasi, baru sekitar 10 persen yang mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Asisten Daerah (Asda) I Pemprov Banten, Komarudin mengatakan, hingga akhir Desember 2025 terdapat 741 SPPG yang beroperasi di Banten, dengan jumlah penerima manfaat mendekati 2,4 juta jiwa dari target di atas 3 juta orang.

“Di akhir Desember itu tercatat 741 SPPG, dengan penerima manfaat hampir 2,4 jutaan. Kalau dibanding target, kita masih sekitar 60 persen,” kata Komarudin, Senin (2/1/2026).

1. Pemprov mendorong SPPG segera urus SLHS

SPPG UNISA Yogyakarta. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
SPPG UNISA Yogyakarta. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Ia menjelaskan, kepemilikan SLHS masih minim. Dari total SPPG yang berjalan, hanya sekitar 70 unit atau 10 persen yang telah memiliki sertifikat higienis dan sanitasi. Artinya, sekitar 90 persen dapur MBG belum memenuhi standar tersebut.

Menurutnya, rendahnya angka sertifikasi dipengaruhi ketatnya persyaratan, mulai dari kelaikan bangunan, peralatan, sistem pengelolaan limbah, hingga kualifikasi petugas dapur.

Pemprov Banten akan mendorong setiap SPPG segera mengurus SLHS yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota. Upaya itu akan diperkuat melalui surat edaran dan monitoring lapangan.

“Kita akan dorong dan monitor ke lapangan. Standar higienis ini penting untuk kualitas makanan,” ujarnya.

2. SPPG bisa ditutup jika tetap bandel tak urus SLHS

SPPG Tambolaka ini kita memanfaatkan petani lokal, peternak, dan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk program MBG. (Dok. Tim Komunikasi Prabowo)
SPPG Tambolaka ini kita memanfaatkan petani lokal, peternak, dan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk program MBG. (Dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Terkait sanksi, Komarudin menegaskan pendekatan pembinaan akan diutamakan. Namun, penutupan tetap bisa dilakukan jika pengelola tidak mengindahkan teguran, dengan kewenangan eksekusi berada di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Gak langsung ditutup, tapi kalau bandel ada kemungkinan ditutup," katanya.

3. Realisasi penerima MBG di Banten capai 60 persen

Ilustrasi: Pengolahan MBG di SPPG Gagaksipat, Boyolali. (IDN Times/Larasati Rey)
Ilustrasi: Pengolahan MBG di SPPG Gagaksipat, Boyolali. (IDN Times/Larasati Rey)

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Jamaluddin, menyatakan program MBG telah berjalan di hampir seluruh wilayah Banten. Saat ini jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2.122.000 orang dari target 3.502.000 orang, dengan total 741 SPPG beroperasi.

Jika dipersentasekan, realisasi program telah mencapai sekitar 60 persen. Pemprov Banten optimistis cakupan penerima manfaat dapat mencapai target penuh tahun ini.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa menyentuh 100 persen. Di tahun ini mudah-mudahan,” kata Jamaluddin.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Febriana Sintasari
EditorFebriana Sintasari
Follow Us

Latest News Banten

See More

DLH: Uap Insiden Pabrik di Cilegon Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

02 Feb 2026, 14:12 WIBNews