TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Banten

Perusahaan Akali Soal THR, Serikat: Pemprov Harus Sanksi Tegas

Padahal mereka memiliki kemampuan bayar

Ilustrasi pabrik. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Verified
Khaerul Anwar

Serang, IDN Times - Serikat buruh mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten menindak tegas perusahaan yang mengakali kontrak agar tak memberikan tunjangan hari raya (THR) Lebaran kepada karyawan.

Sebelumnya Disnakertrans Banten menemukan dari ratusan yang diadukan serikat buruh tidak membayarkan THR, ada sejumlah perusahaan terindikasi mengakal-akali agar tak membayarkan THR kepada pekerja.

Baca Juga: Ratusan Perusahaan di Banten Mengakali Kontrak Agar Tak Bayar THR

1. Perusahaan enggan bayar THR, padahal dinilai masih mampu

Ilustrasi pekerja pabrik. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPKEP SPSI) Provinsi Banten Afif Johan mengatakan, adapun perusahaan yang dilaporkan tersebut, menurutnya, memiliki kemampuan untuk membayarkan THR. Tapi, mereka justru mencari alasan untuk menghindari kewajiban.

“Kami minta Disnakertrans Banten melakukan penegakan hukum sesuai aturan, karena THR adalah hak pekerja,” kata Afif saat dikonfirmasi, Jumat (27/5/2022).

2. Masih banyak perusahaan yang lambat berikan THR

Ilustrasi industri/pabrik. IDN Times/Arief Rahmat

Ia pun mengungkapkan, sesuai aturan pembayaran THR diberikan sesuai jumlah hak karyawan dan paling lambat diberikan tujuh hari sebelum hari raya. Namun, masih banyak pula perusahaan yang melanggar aturan tersebut.

“Sebenarnya masih banyak perusahaan yang tidak sesuai ketentuan dalam membayar THR, namun hal itu dimaklumi pekerja lantaran sesuai kemampuan perusahaan,” katanya.

3. Dinsker akan beri teguran bagi perusahaan yang tidak memberikan hak karyawannya

Ilustrasi pekerja pabrik (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Septo Kalnadi mengungkapkan, pihaknya telah memberikan surat teguran agar perusahaan-perusahaan tersebut segera memberikan hak pekerjanya. Jika tak juga digubris maka pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi dan sanksi tegas.

“Kalau nota pemeriksaan pertama tak mematuhi keluar nota pemeriksaan kedua, tidak juga kita keluarkan rekomendasi misalnya penutupan perusahaan atau pencabutan izin,” tuturnya.

Baca Juga: Pemprov Banten Buka Posko Pengaduan THR Hingga 28 April

Topik:
thr
pemprov banten
Update me
Berita Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Jastip Tiket Konser NCT Dream

Gak Lolos PPDB? 79 SMP Swasta di  Serang Ini Bisa Jadi Alternatif

Eks Bos Krakatau Steel Fazwar Cs Divonis 5 Tahun Penjara 

Kala Masyarakat Lebih Pilih No Viral No Justice

Pemkab Lebak Segera Terbitkan Aturan Kabupaten Tanpa Rokok

Eks Kepala BPN Lebak Dituntut 6 Tahun Bui Gara-gara Suap

Cegah Antraks Masuk Lebak, 5 Pos Pemeriksaan Hewan Disiagakan

Tahanan Tewas, Propam Polda Periksa 4 Anggota Polres Pandeglang

WN Nigeria Ditemukan Tewas Penuh Luka Tusuk di Apartemen Tangerang

20 Ribu Warga Idap Obesitas, Ini Langkah Pemkot Tangerang