BPJS Kesehatan Siap Tanggung Biaya Pasien COVID-19, Tapi Ada Syaratnya

2. Wabah virus corona berbeda dengan bencana alam dan wabah lain

Meski pemerintah menyatakan kesiapannya dalam menanggulangi semua biaya pasien, wabah virus corona ini dinilai berbeda dari bencana alam dan wabah lainnya. "Wabah virus ini bersifat masif, kecepatan persebaran, menasional, dan menggesa," kata dia.

 Hal ini berbeda dengan KLB lain, seperti demam berdarah yang juga dibiayai langsung oleh negara. Dalam penanganan demam berdarah, mekanisme teknisnya sudah berjalan baik selama ini.

Sebaliknya untuk COVID-19, ada banyak pertanyaan bahkan keluhan dari fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah tentang mekanisme pembiayaannya. "Ini menimbulkan problem teknis di lapangan dan kepastian pembiayaan untuk fasilitas kesehatan yang sudah berjibaku menangani pasien COVID-19," jelasnya. 

3. Di sisi lain, BPJS Kesehatan dilarang membiayai pasien "akibat wabah"

BPJS Kesehatan, imbuh Fachmi, sebetulnya siap membantu di tengah wabah ini. Namun, ada aturan yang melarang BPJS kesehatan untuk menanggung biaya pasien yang muncul karena wabah.

Perpres No 82/2018 Pasal 52 huruf O yang dia sebut di atas mengatur bahwa 'pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, termasuk pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah.

"Artinya, pasien dengan virus corona tak dibiayai," kata Fachmi.

Dengan demikian, lanjut Fachmi, pasal ini mengatur larangan bahwa sesuai regulasi, BPJS Kesehatan dilarang menjamin pelayanan kesehatan akibat wabah karena biaya ini ditanggung oleh pemerintah secara langsung.