TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

DPRD Kota Tangerang Minta Dindik Beri Solusi Minimnya SMP Negeri

Jangan sampai ada siswa miskin sulit masuk sekolah negeri

(Ilustrasi). Siswa dan wali murid berkonsultasi. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Kota Tangerang, IDN Times - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Saeroji mengkritisi Dinas Pendidikan Kota Tangerang terkait jumlah SMP negeri yang jauh lebih sedikit dari pada SD Negeri di Kota Tangerang.

Berdasar situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) https://dapo.kemdikbud.go.id, ada 36 SMP negeri yang tersebar di 13 kecamatan di kota itu. Sedangkan, di Kota Tangerang, terdapat 339 SD negeri yang tersebar di Kota Tangerang.

Baca Juga: Komisi II DPRD Minta Kuota PPDB SMP Hanya untuk Warga Kota Tangerang 

1. Dinas Pendidikan harus selesaikan masalah klasik di polemik PPDB

IDN Times/Imam Rosidin

Dari angka tersebut, jumlah SMP Negeri di Kota Tangerang terbilang jauh lebih sedikit dibanding jumlah SD negeri yang ada. Saeroji menilai masalah klasik ini harus segera ada solusi.

"SMP itu belum mencukupi dengan jumlah siswa SD yang keluaran tahun ini. Tiap tahun juga kan. Bahkan, SMP Negeri itu baru bisa menampung 30 persen dari jumlah siswa yang keluar dari SD," kata Saeroji melalui sambungan telepon, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga: Soal Vaksinasi Siswa Sebelum Tatap Muka, Ini Kata Orangtua Siswa

2. Jumlah SMP negeri tidak merata

IDN Times/Imam Rosidin

Permasalahan kedua, Soeroji menilai, kebanyakan SMP negeri di Kota Tangerang berlokasi di Kecamatan Tangerang. Di sisi lain, ada kecamatan lain yang justru tidak memiliki SMP.

Padahal, kata dia, jumlah siswa yang memasuki jenjang SMP gak hanya terkonsentrasi di Kecamatan Tangerang, melainkan kecamatan lain juga. 

Masalah itu bakal memengaruhi proses jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 yang dalam waktu dekat dilaksanakan. "Dengan sistem zonasi pasti banyak yang bermasalah. Tahun kemarin sudah banyak bermasalah. Ada daerah yang tidak masuk ke zonasi," paparnya.

Berita Terkini Lainnya