Anak Nakal Dikirim ke Barak Militer, Ini Kata Komnas PA Banten
- Komnas PA Banten menyoroti rencana Pemprov Banten memasukkan anak nakal ke barak militer sebagai upaya alternatif progresif.
- Harus ada penguatan lembaga pembinaan pendampingan terhadap anak nakal dan ABH sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan di Banten.
- Pembinaan harus mencakup aspek psikososial, spiritual, dan karakter serta model materi pembinaan disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.
Serang, IDN Times - Komnas Perlindungan Anak (PA) Banten menyoroti rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memasukkan anak-anak nakal yang terlibat tawuran ke barak militer. Komnas PA menilai implementasi kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak semata-mata bersifat represif atau seragam.
Ketua Komnas PA Banten, Hendry Gunawan mengatakan, pengiriman anak-anak nakal ke barak militer itu merupakan upaya alternatif progresif yang lahir dari keresahan terhadap melemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan yang idealnya dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan lembaga terkait.
"Pembinaan terhadap anak harus berlandaskan pendekatan perlindungan anak, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama," kata Hendry, Senin (19/5/2025).
1. Kombas PA: harus ada penguatan lembaga pembinaan terlebih dahulu
Sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan di Banten, Hendry menilai, harus ada penguatan fungsi lembaga pembinaan pendampingan terhadap anak nakal dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penguatan fungsi lembaga tersebut juga seharusnya melibatkan secara aktif lembaga-lembaga yang memang telah diberikan mandat, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB).
"Pemulihan dan pembinaan harus mencakup aspek psikososial, spiritual, dan karakter, bukan hanya penegakan disiplin semata," katanya.
Selanjutnya, sebelum anak-anak dimasukkan ke barak, mereka harus melalui proses asesmen psikologi yang komprehensif. Hal itu menjadi bagian dari screening awal yang terukur.
"Hal ini penting agar pendekatan pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual anak, bukan disamaratakan," katanya.
2. Model materi pembinaan disesuaikan dengan nilai kearifan lokal
Dia mendorong model materi pembinaan harus disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Banten. Unsur adat, spiritualitas lokal, dan kultural harus menjadi bagian dari pendekatan.
Kemudian, partisipasi anak sebagai subjek anak tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai objek pembinaan.
"Mereka harus dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi masalah dan solusi melalui pendekatan problem solving. Ini akan membangun kepercayaan diri, kesadaran, dan tanggung jawab pribadi," katanya.
3. Pemda juga harus memikirkan langkah tindak lanjut usai pembinaan
Langkah selanjutnya, pemerintah daerah juga harus memikirkan tindak lanjut yang jelas dan berkelanjutan setelah anak menyelesaikan proses pembinaan, termasuk monitoring perkembangan anak, reintegrasi sosial, dan dukungan pendidikan atau pelatihan keterampilan.
"Kami percaya bahwa pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis hak anak akan lebih efektif dan berkelanjutan dalam membangun masa depan anak-anak Banten yang lebih baik," katanya.
Sebagai bentuk komitmen dalam perlindungan anak di Provinsi Banten, Komnas PA akan mengupayakan untuk bertemu dan berdiskusi dengan petinggi di Pemprov Banten untuk mendorong adanya forum diskusi lintas sektor untuk membahas penguatan sistem pembinaan anak bermasalah.
"Agar lebih sesuai dengan konteks sosial budaya Banten dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak," katanya.
