Serang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Banten menggelontorkan anggaran Rp739 miliar untuk penanganan stunting tahun 2023. Anggaran itu tersebar di 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten.
"Semua dilakukan bersama-sama bukan hanya dari satu sisi kesehatannya saja," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Virgojanti saat rapat koordinasi evaluasi percepatan penurunan stunting di salah satu hotel yang ada di Kota Serang, Banten, Selasa (10/10/2023).
Dari data yang dihimpun, dari 20 OPD, anggaran paling besar untuk penanganan stunting terdapat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten yakni Rp427 miliar. Selanjutnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Rp220 miliar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Rp 44,96 miliar.
"Selama ini sesuai tugas pokok fungsi dimana di masing-masing intervensi ada tugas masing-masing kalau saya lihat hasil kinerja tadi sudah ada," katanya.
Virgo menyampaikan, anak yang menderita stunting di Provinsi Banten tahun 2023 mencapai 29.794 anak. Dari data tersebut, sebanyak 11.762 anak stunting masih dalam penanganan pengobatan dan sebanyak 18.032 anak telah pulih atau tertangani.
Kendati demikian, Virgo mengatakan, masih ada ratusan ribu keluarga yang berisiko mengalami stunting. "Tapi masih ada kelahiran kemungkinan (angka kasus bertambah) masih ada penderita stunting mesti kita jaga," katanya.
Virgo memaparkan ada sekitar 532.580 keluarga di Provinsi Banten berisiko memiliki anak stunting. Tertinggi ada di Kabupaten Pandeglang mencapai 41, 04 persen dan kedua Kabupaten Lebak 33,76 persen. Sedangkan yang terendah yakni Kota Tangerang Selatan sebesar 22,76 persen.
Dengan adanya angka tersebut, pihaknya tengah fokus bersama-sama untuk menjaga agar mereka tidak terlahir stunting.
"Termasuk juga keluarga resiko stunting, kita harus sinergi dengan berbagai pihak. Akan kita perkuat secara kelembagaan sehingga kita punya tanggungjawab yang sama," katanya.