Bupati Zaki Minta DPR RI Beri Solusi Penghapusan Honorer di Tangerang

09 Nov 2022, 15:01 WIB

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar kunjungi Kantor IDN Media HQ pada Senin (20/9/2022). (IDN Times/Rendy Septian Anwar)

Tangerang, IDN Times - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar meminta DPR RI mencari solusi atas persoalan yang timbul dari rencana penghapusan tenaga honorer. Kabupaten Tangerang memiliki ribuan tenaga honorer.

Dengan kondisi itu, menurut Zaki, penghapusan honorer di Tangerang akan menimbulkan persoalan sosial baru. Hal tersebut dia sampaikan dalam kunjungan spesifik Komisi II DPR RI oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

"Minimal penghapusan tersebut bisa ditinjau ulang atau ditunda untuk sementara waktu," kata Zaki, dalam keterangan tertulis, Rabu (9/11/2022).

1. Pendataan tenaga honorer Tangerang sudah rampung

Sejumlah perawat honorer yang tergabung Salam Forum Tenaga Kesehatan Honorer Jateng menggelar deklarasi tuntutan kepada Komisi IX DPR RI. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Menurut Zaki, pendataan tenaga honorer di Kabupaten Tangerang sudah diselesaikan. Dengan begitu, dia berharap permasalahan tenaga honorer segera diselesaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan keresahan.

"Pendataan tenaga honorer di Kabupaten Tangerang mendapatkan apresiasi dari Komisi II dan BKN karena Pemkab Tangerang telah mampu menyelesaikannya dengan baik," ucapnya.

2. Kunjungan wakil rakyat Senayan untuk evaluasi pendataan honorer

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, kunjungan kerja spesifik dari Komisi II untuk membahas evaluasi pendataan tenaga honorer di Indonesia.

DPR RI mengunjungi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor serta Kabupaten Bekasi. "Dipilihnya tiga kabupaten tersebut karena ketiga wilayah ini terdapat jumlah ASN dan tenaga honorer yang besar," kata Doli.

3. Masukan dari daerah akan ditindaklanjuti

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Menurut Doli, berbagai masukan dari Pemkab Tangerang akan ditindakanjuti dan akan menjadi bahan bagi Komisi II menjelang rapat panitia khusus (pansus).

Kunjungan Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI ke Kabupaten Tangerang itu juga dihadiri Deputi BKN dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).