Demo Mahasiswa Banten, Pos Polisi Dirusak Hingga Dicoret-coret
Mahasiswa Banten demo di Serang, rusak pos polisi
Mahasiswa meneriaki petugas, tuntut hentikan tindakan represif
Tuntutan transparansi anggaran dan revisi kebijakan bermasalah
Serang, IDN Times – Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa Banten di perempatan lampu merah Ciceri, Kota Serang, Sabtu (30/8/2025), sempat memanas. Massa yang sebelumnya hanya memblokade jalan dan membakar ban, beralih merusak pos polisi yang berada di lokasi.
Sejumlah mahasiswa beratribut hoodie hitam dan memakai masker menghancurkan kaca dan pintu pos polisi. Tak berhenti di situ, dinding pos juga dicoret dengan berbagai tulisan provokatif, mulai dari kalimat “Polri untuk oligarki” hingga “pembunuh.”
1. Mereka juga meneriaki petugas dengan kata pembunuh
Demo mahasiswa Banten (Dok. Tangkapan layar video ) Situasi makin tegang ketika massa meneriaki petugas kepolisian yang berjaga dengan yel-yel bernada kecaman. “Pembunuh! Pembunuh!” teriak mereka berulang kali.
Meski sempat ricuh, kondisi berangsur kondusif setelah aparat kepolisian menahan diri dan massa kembali melanjutkan orasi di tengah jalan. Polisi juga memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar simpang Ciceri untuk mengurangi kemacetan panjang.2. Tuntutan mahasiswa: hentikan tindakan represif hingga revisi kebijakan MBG
Demo mahasiswa Banten di Ciceri (Dok. Istimewa Dziki) Koordinator lapangan aksi, Ferdan Presma dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), menjelaskan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk protes terhadap sejumlah persoalan nasional.
“Kami mengutuk keras tindakan represif aparat penegak hukum terhadap massa aksi di berbagai daerah. Kasus-kasus represifitas itu harus diusut tuntas,” kata Ferdan.3. Mereka juga menuntut pemerintah transparan soal anggaran
Demo mahasiswa Banten di Ciceri (Dok. Istimewa Dziki) Selain mengecam tindakan represif aparat, mahasiswa juga menuntut pemerintah membuka secara transparan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) agar publik mengetahui arah penggunaan anggaran. Mereka menolak beberapa regulasi yang dinilai bermasalah, di antaranya RUU TNI, RUU Polri, serta RKUHP.
"Kami juga mendesak agar pemerintah merevisi kebijakan bermasalah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) karena faktanya tidak tepat sasaran,” tegas Ferdan.
