Serang, IDN Times - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Wawan Gunawan menyebut, pengawasan kawasan Gunung Liman tidak berada di bawah lembaga pimpinannya. Sebelumnya, tokoh adat Baduy mengeluhkan kerusakan hutan di kawasan gunung tersebut.
Wawan memastikan, kawasan tersebut merupakan wilayah adat Suku Baduy dan Perusahan Umum (Perum) Perhutani.
Wawan mengatakan, Gunung Liman sendiri berada di dua desa, yakni Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar dan Desa Cibarani, Kecamatan Cigemblong. Desa Kanekes sendiri merupakan wilayah adat Suku Baduy. Sedangkan kawasan Gunung Liman yang berada di Desa Cibarani merupakan aset milik Perum Perhutani.
"Gunung Liman masuk Kawasan Hutan Adat Cibarani dan ada juga masuk kawasan Perum Perhutani," kata Wawan kepada IDN Times, Jumat (23/4/2021).
Untuk itu, Wawan memastikan pengawasan kawasan Gunung Liman menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lebak.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak Nana Sunjana menyebut pihaknya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap keluhan masyarakat adat Baduy. Sebelumnya, tokoh adat Baduy mengeluhkan aktivitas pertambangan liar di Gunung Liman, Desa Kanekes dan Desa Cibarani--tempat mereka bermukim.
Nana mengatakan, saat ini pihaknya tak memiliki kewenangan terhadap hutan. "Kami tidak bisa bertindak apa apa, hanya masalahnya berkaitan dengan masyarakat Kab. Lebak yang harus dilindungi," kata Nana kepada IDN Times, Kamis (24/4/2021).
Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Taman Nasional wilayah satu, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Siswoyo membenarkan gunung ini sudah dirusak para penambang. Bahkan, menurut Siswoyo, perusakan ini sudah berlangsung lama.