Lebak, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap program pemasangan sambungan layanan pipa air rumah PDAM Lebak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.
Hal ini berkaitan dengan dugaan korupsi anggaran yang digunakan berasal dari penyertaan modal sebesar Rp15 miliar dari pemerintah daerah pada tahun 2020.
Kasie Pidsus Kejari Lebak, Irfano Rukmana Rahim mengatakan, penyidik dari Kejaksaan Negeri Lebak bersama dengan ahli yang sudah sedang memeriksa lapangan terkait salah satu item dari penyertaan modal PDAM tahun 2020.
"Kegiatan dimaksud adalah pemasangan sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata Irfano.
Menurut Irfano, pemeriksaan di lapangan dilakukan untuk memeriksa hasil pekerjaan dan kondisi terkini masyarakat selepas mendapatkan program tersebut.
"Hari ini kami mengecek hasil pekerjaan tersebut berikut kondisinya apakah terpasang, sesuai spesifikasi dan lain sebagainya. Untuk data yang dikerjakan oleh PDAM pada tahun 2020 ada 1.360 rumah penerima manfaat," tuturnya.
Irfano mengatakan, pihaknya juga menerima data hasil verifikasi dari Kementerian PUPR bahwa dari 1.360 rumah penerima manfaat, 229 diantaranya tidak menerima.
Irfano memastikan, bahwa penyelidikan soal program MBR ini sejalan dengan dugaan korupsi yang juga tengah digarap Kejari Lebak pada proyek pemasangan atau pemeliharaan intake PDAM.
"Ya jadi ini sumber anggarannya sama dengan pompa intake jadi objek pemeriksaan kami sama-sama dari anggaran dana penyertaan modal PDAM tahun 2020," kata dia.