Feri Amsari Jadi Saksi Gugatan SK Walkot Tangsel Atas Jabatan Sekda

Feri menilai, status sebagai warga negara sudah cukup kuat untuk memiliki kepentingan terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara negara.

“Sederhana saja warga negara kan terdampak dengan berbagai kebijakan dan tindakan penyelenggara negara. Masa kita tidak diperbolehkan untuk mempertanyakan tindakan-tindakan yang salah,” kata Feri seusai persidangan.

Menurutnya, masyarakat memiliki kepentingan untuk mempertanyakan kebijakan atau tindakan pemerintah apabila dinilai menimbulkan dampak bagi warga negara.

Feri menjelaskan konsekuensi apabila majelis hakim mengabulkan gugatan dan menyatakan SK Wali Kota Tangsel tentang perpanjangan masa jabatan Sekda Bambang Noertjahjo tidak sah. Menurutnya, pemerintah harus memperbaiki keputusan tata usaha negara tersebut dan menjalankan kembali tahapan prosedural yang diperlukan.

“Ya tentu kalau kemudian peradilan menyatakan keputusannya tidak sah atau batal, atau batal demi hukum, dia harus memperbaiki keputusan tata usaha negaranya sebaik-baiknya,” tegasnya.

Ia menilai proses pengisian jabatan juga harus dilakukan melalui mekanisme yang terbuka dan kompetitif. “Dan tentu seluruh tahapan prosedural harus dilakukan. Kan ada ruang terbuka dan kompetitif ya, tentu tidak boleh tunggal, namanya kompetisi, masa tunggal ya. Lalu terbuka harus disampaikan kepada publik dan publik tahu tahapannya ada,” sambungnya.

Sementara itu, perwakilan penggugat Muhammad Khoerul Umam menyampaikan tahapan persidangan berikutnya. Setelah agenda pemeriksaan saksi ahli, para pihak dijadwalkan menyampaikan kesimpulan pada 5 November 2026.

“Untuk tahapan proses selanjutnya itu adalah agenda kesimpulan dari para pihak 5 November, setelah itu adalah putusan 19 November. Seluruh proses tersebut disampaikan melalui e-court,” ujar Umam.