Habib Idrus Minta OJK Perketat Pembiayaan Perusahaan Berisiko Karhutla

Habib Idrus menilai prinsip kehati-hatian perbankan tidak cukup hanya melihat kemampuan finansial calon debitur. Risiko lingkungan yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, hukum, hingga reputasi juga perlu diperhitungkan. Ia meminta OJK memastikan bank dan lembaga pembiayaan melakukan pemeriksaan lingkungan secara mendalam sebelum memberikan maupun memperpanjang kredit kepada perusahaan perkebunan dan kehutanan.

“OJK perlu memastikan bahwa prinsip keuangan berkelanjutan benar-benar diterapkan dalam keputusan pembiayaan, bukan sekadar menjadi laporan administratif,” katanya.

Menurut dia, perusahaan yang konsesinya berulang kali mengalami kebakaran seharusnya mendapatkan evaluasi pembiayaan yang lebih ketat.

Habib Idrus juga mendorong OJK menyampaikan data agregat mengenai pembiayaan perbankan kepada sektor perkebunan dan kehutanan. Data tersebut, menurutnya, perlu disertai informasi mengenai langkah mitigasi terhadap debitur yang memiliki risiko lingkungan tinggi.

“Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat melihat sejauh mana sektor jasa keuangan berkontribusi dalam mencegah kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan agar pengetatan pembiayaan terhadap perusahaan bermasalah tidak berdampak pada akses permodalan petani dan masyarakat kecil.

Habib Idrus meminta pemerintah, OJK, dan perbankan justru memperluas akses kredit terjangkau bagi petani yang menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar, perhutanan sosial, restorasi lahan, serta kegiatan usaha ramah lingkungan.

“Pembiayaan harus memiliki arah yang jelas: lebih ketat kepada pihak yang merusak dan lebih mudah bagi masyarakat yang menjaga lingkungan,” katanya.

Ia menambahkan, petani kecil yang ingin beralih ke pengelolaan lahan tanpa bakar juga membutuhkan dukungan teknologi dan akses modal. Habib Idrus menilai kebijakan pembiayaan berkelanjutan harus menghasilkan insentif dan disinsentif yang nyata. Pelaku usaha yang menjaga lingkungan perlu mendapat akses pembiayaan lebih baik, sedangkan perusahaan yang mengabaikan risiko lingkungan harus menghadapi evaluasi yang tegas.

“Sektor keuangan memiliki kekuatan besar untuk mengarahkan perilaku dunia usaha. Karena itu, perbankan tidak boleh hanya menjadi penonton dalam penanganan karhutla,” katanya.

Menurutnya, pembiayaan dapat menjadi instrumen untuk mendorong perlindungan lingkungan sekaligus menjaga perekonomian dan kepentingan masyarakat.