Serang, IDN Times - Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyayangkan para pegawai honorer tetap berangkat untuk menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPR. Padahal, sebelumnya ia sudah mengimbau agar mereka tidak melakukan unjuk rasa di Jakarta.
"Ya jadi saya selalu menyampaikan bahwa mohon untuk bersabar," kata Al Muktabar, Senin (7/8/2023).
Dengan adanya honorer yang tetap melakukan unjuk rasa, Al Muktabar mengaku bakal menunggu laporan dari masing-masing OPD lantaran Pj Sekda Banten telah mengeluarkan surat edaran agar OPD wajib melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja para pegawai non ASN.
Disampaikan Al Muktabar, sanksi menunggu jika pelayanan terhadap masyarakat terganggu akibat demonstrasi tsrsebut.
“Apakah itu mengganggu kerjanya atau seperti apa. Jenjang evaluasi teknis itu di organisasi perangkat kerja daerah, nanti kita lihat laporannya seperti apa,” katanya.
Al mengatakan, jumlah tenaga honorer sudah didata secara nasional oleh BKN. Saat ini sedang dirumuskan formulasinya karena jumlah tenaga honorer besar sehingga perlu diformatkan regulasinya yang sesuai peraturan perundangan-undangan.
Di Pemprov Banten saja, jumlah tenaga honorer mencapai angka 16 ribu orang.
"Tahapan sudah kita penuhi Pendataan tinggal formulanya karena jumlah banyak sekali," katanya.
Sebelumnya, Ribuan tenaga honorer Provinsi Banten berdemonstrasi besar-besaran di Jakarta hari ini, Senin (7/8/2023). Ketua Forum Honorer Banten Taufik Hidayat mengungkap, massa mendesak pemerintah agar mengangkat mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa tes.
Ada sebanyak 6 ribu pegawai non PNS gabungan dari yang telah berangkat ke Jakarta. Mereka bakal berunjuk rasa di depan gedung DPR RI.
"Semua forum honorer dari provinsi dan kabupaten kota di Banten ikut hadir," kata Ketua Forum Honorer Banten Taufik Hidayat saat dikonfirmasi.