Konflik Lahan SD, Bupati Serang Dilaporkan ke Polda Banten

Ade menceritakan, duduk perkara konflik lahan itu bermula pada tahun 1970. Pemilik lahan atas nama Marsijah (Alm) meminjamkan lahan tersebut ke Pemkab Serang untuk dibangun sekolah. Tiga tahun setelah lahan tersebut diserahkan, lanjut Ade, Pemkab Serang membangun lahan tersebut.

Alasan pemilik lahan tersebut meminjamkan lahannya karena memang pada saat itu ada Instruki Presiden (Inpres) terkait rencana pembangunan sekolah.

"Nah di sini bunyinya pinjam, dan kami punya surat pernyataan pinjamnya juga yang ditandatangani oleh pejabat dinas pendidikan," katanya.

Namun, lahan SDN tersebut malah dicatat sebagai aset oleh Pemkab Serang tanpa sepengetahuan ahli waris. Padahal tidak ada proses jual beli atas lahan tersebut.

Ade menjelaskan, sebelum melaporkan Pemkab Serang, ahli waris juga pernah melayangkan dua kali somasi ke Pemkab Serang pada tahun 2016.

Kala itu, kata dia, ada mediasi di Kecamatan Anyer. Namun tidak menemui titik terang. Sehingga pada Maret 2023, ahli waris sempat melakukan penyegelan pada SDN tersebut.

"Nah kemarin kita urug pakai batu, tapi Pemkab Serang tidak ada itikad baik juga. Sehingga kami putuskan untuk melaporkan ke Polda Banten," katanya.

Sementara di tempat yang sama, ahli waris, Ati Karmila, mengklaim memiliki bukti kuat kepemilikan terkait lahan tersebut berupa surat leter C atau kikitir lahan SDN 4 Anyer.

"Saya ingin mendapatkan keadilan, saya memperjuangkan hak saya," katanya.