Serang, IDN Times - Wisatawan dari luar daerah dilarang datang berlibur ke destinasi wisata di Banten selama larangan mudik Lebaran yang dimulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Hanya wisatawan lokal yang diperbolehkan berwisata.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kerumunan dan memaksimalkan penerapan protokol kesehatan di tempat wisata sehingga bisa meminimalisir kerawanan penularan COVID-19.
Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Rudi Purnomo mengatakan, selain menghalau pemudik masuk ke wilayahnya, petugas di pos penyekatan pun akan memutarbalikan para wisatawan berasal dari luar daerah yang hendak berlibur ke Banten.
Selain mendirikan pos penyekatan di setiap perbatasan, Polda Banten pun akan mendirikan pos pengamanan di tempat wisata.
"Kalau luar daerah kita putar balikan mas. Kita cek dulu yang mau mudik atau wisata siapa kalau dari luar Banten kita putar balikan," kata Rudi saat dikonfirmasi, Jumat (16/4/2021).
Berdasarkan hasil rapat bersama Pemerintah Provinsi Banten, kata Rudi, pihaknya mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Salah satu keputusan yang diambil adalah destinasi wisata tetap buka saat libur Lebaran. Namun, dia menegaskan, tempat wisata itu hanya bisa dikunjungi warga lokal dengan syarat yang sudah melakukan rapid test antigen dan hasilnya negatif.
"Kami siapkan rapid test kita cek dan wisata hanya lokalan Banten saja," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim sempat mengkritik kebijakan pemerintah pusat dengan mengizinkan sektor pariwisata beroperasi pada libur Lebaran. Menurut dia, hal itu membuat pemerintah daerah dilema di tengah larangan mudik.
Melarang mudik, namun tetap mengizinkan pariwisata buka akan berimbas terjadinya kerumunan di tempat wisata dan menjadi risiko penularan COVID-19 tinggi.
Wahidin mengaku bingung bagaimana menerapkan protokol kesehatan terhadap para wisatawan, di tengah banyaknya tempat wisata dan banyaknya pengunjung yang datang.
Dia juga menimbang, bagaimana pemerintah daerah mengawasi agar wisatawan menerapkan protokol kesehatan. "Harusnya satu dilarang (mudik) ya dilarang udah (wisata). Kalau dilarang, satu dibolehkan, ini kesulitan bagi pemerintah daerah. Gimana nanti implementasinya," kata Wahidin.