UMK Kota Tangerang, Buruh: Gubernur Hanya Ikuti Omnibus Law
(IDN Times/Muhamad Iqbal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kota Tangerang, IDN Times - Buruh menyatakan kekecewaan setelah Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Kota Tangerang hanya naik 0,56 persen.
UMK Kota Tangerang telah ditetapkan naik menjadi Rp4.285.798.90 dari Rp4.262.015.37. Angka itu dinilai tak sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Kota Tangerang. Sebelumnya, Depeko mengusulkan dua rekomendasi yakni kenaikan 1,09 persen atau sesuai tuntutan buruh sebesar 13,5 persen.
1. Wahidin tak anggap rekomendasi Depeko, buruh: dia hanya ikuti Omnibus Law yang inkonstitusional
IDN Times/khaerul anwarKetua Umum Federasi Serikat Buruh Nusantara ( FSBN - KASBI ) Tangerang, Ade Mudiarwarman mengatakan, Gubernur Banten Wahidin Halim tak menggubris rekomendasi Depeko dalam menetapkan upah.
Wahidin, kata Ade, masih menjadikan turunan aturan Omnibus Law yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstutusi (MK) sebagai rujuakannya. "Angka depeko gak jadi rujukan sama sekali. Dia (gubernur) tetap mengacu pada formula PP 36," kata Ade kepada IDN Times, Rabu (1/12/2021).
2. Angka kenaikan upah 5,4 persen sudah disepakati buruh dan pengusaha, tapi gubernur tak peduli
Ilustrasi uang (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Ade menjelaskan, sebenarnya serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten sudah menyepakati angka kenaikan upah sebesar 5,4 persen. Namun, Wahidin Halim juga tak menggubris kesepakatan itu.
"Nah 5,4 persen ini pun sebenarnya sudah disepakati juga oleh pihak Apindo oleh pihak pemerintah (daerah) bahwa itu adalah angka yang sudah ditandatangani," kata dia.
Baca Juga: Gubernur Wahidin Tetapkan UMK Banten 2022, 3 Daerah Gak Naik
3. Buruh menyatakan kekecewaan kepada Gubernur Banten
IDN Times/khaerul anwarMakanya, lanjut Ade, kemarin serikat buruh berkumpul di kompleks Pemerintahan Provinsi Banten untuk memastikan angka yang 5,4 persen ini ditandatangani oleh gubernur.
"Ternyata kesepakatan yang sudah dibangun oleh Depeprov dan LKS Tripartit, ya akhirnya tidak dijalankan juga oleh pihak gubernurnya, itu yang bikin kita kecewa sebetulnya," tukasnya.
Baca Juga: Jelang Nataru, Harga Tepung di Kota Tangerang Naik!
