Panen Padi Banten Susut 5,5 Persen, Pemprov Klaim Stok Aman

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, M Nasir Daud, mengatakan meski luas panen mengalami penurunan, ketersediaan pangan di Banten masih mencukupi. Hingga awal November 2026, pemerintah belum menemukan adanya kekurangan pangan di wilayah tersebut.

“Terkait ketersediaan pangan di Provinsi Banten, alhamdulillah sampai hari ini kita tidak ada kekurangan. Stok kita masih di kisaran 4,8 juta ton,” kata Nasir, Jumat (6/11/2026).

Untuk menjaga pasokan sekaligus kestabilan harga, Pemprov Banten bersama Perum Bulog terus mendistribusikan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar tradisional di seluruh wilayah Banten.

“Jadi, di setiap pasar sekarang kita distribusikan SPHP dari Bulog. Nah, ini salah satu memang upaya kita agar tidak ada kekurangan pangan di Provinsi Banten,” ujarnya.

Nasir berharap musim hujan dapat mendorong petani kembali mengolah lahan, terutama di wilayah yang sebelumnya terdampak kekeringan. Pemerintah juga mendorong percepatan tanam agar produksi pertanian kembali meningkat.

“Mudah-mudahan secepatnya ini akan maksimal, kemudian mereka bisa ngolah tanah dan turun untuk gerakan percepatan tanam,” katanya.

Menurut Nasir, aktivitas panen di wilayah Pandeglang Utara masih berlangsung secara berkala dan belum menghadapi kendala besar. Selain itu, pemerintah mengawasi peredaran beras melalui Satgas Saber Beras yang setiap hari turun ke lapangan untuk memantau harga dan memastikan penjualan sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

“Tim Saber Beras tiap hari turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada gejolak harga beras di masyarakat dan semua sesuai regulasi HET. Jika ditemukan beras terindikasi tidak aman, tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, mengatakan berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA), penurunan luas panen juga terjadi pada periode Januari-September 2026.

Dalam periode tersebut, luas panen tercatat 308,67 ribu hektare atau berkurang 6,15 ribu hektare (1,95 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 314,82 ribu hektare.

“Realisasi luas panen padi sepanjang Januari-September 2026 mencapai sebesar 308,67 ribu hektare, atau mengalami penurunan sekitar 6,15 ribu hektare (1,95 persen) dibandingkan Januari-September 2025 yang sebesar 314,82 ribu hektare. Sementara, potensi luas panen padi pada Oktober-Desember 2026 diperkirakan sekitar 17,75 ribu hektare,” kata Yusniar.

Di sisi lain, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pemerintah tetap mendorong penguatan sektor pertanian meskipun luas panen padi mengalami penurunan.

Menurutnya, salah satu indikator perkembangan sektor pertanian terlihat dari nilai tukar petani (NTP) Banten yang kini mencapai 114. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang masih berada di bawah 100.

Meski begitu, Andra menyebut pemerintah masih berupaya meningkatkan NTP Banten agar mendekati angka nasional yang berada di kisaran 134.

“Dan kita mengejar supaya bisa setara dengan nasional sekitar 134. Dan ini dulu tidak pernah terjadi dan alhamdulillah sekarang nilai tukar petani artinya yang ditanam petani yang dikeluarkan petani itu lebih kecil daripada yang didapat oleh petani,” katanya.