Sejumlah Mantan Caleg dan Politisi Ikut Lelang Komisaris PITS Tangsel

Imam sendiri tercatat pernah menjabat sebagai staf khusus Wali Kota Tangsel periode 2021 hingga 19 Agustus 2024 lalu. Saat mendaftar pun dilarang masih terikat sebagai kader partai politik.

Meski demikian Imam tidak dapat menunjukan bukti surat pengunduran diri sebagai kader partai Beringin. “Surat ada di Ocil (Abdul Rasyid Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Tangsel),” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan calon Komisaris Perseroda PITS bernama Muhammad Taslim yang merupakan mantan caleg dari Partai Gerindra. Ia menyebut, telah mengundurkan diri sebagai kader Partai Gerindra usai gagal maju sebagai calon legislatif

“Sebenarnya saya di orsap pusat (organisasi sayap) Satria bidang kebencanaan,” kata Taslim.

Selain itu, ada juga Tubagus Immamudin calon komisaris Perseroda PITS yang merupakan mantan caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tubagus Immamudin menerangkan, bahwa kini dia sudah bukan kader partai. “Udah gak aktif dari 2024,” singkatnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan berharap jajaran direksi baru yang akan terpilih dapat memajukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Perseroda PITS).

Diketahui, saat ini Pemerintah Kota Tangsel sedang melaksanakan seleksi terbuka tiga jabatan Perseroda PITS. Seleksi dilakukan untuk tiga jabatan direksi, di komisaris, direktur operasional dan direktur umum.

Pilar mengatakan, dia bersama Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie telah menyetujui pembentukan panitia seleksi untuk seleksi terbuka direksi Perseroda PITS itu.

"Ya kemarin saya sudah menandatangani, memaraf ya, nanti ditandatangani oleh Pak Wali terkait pembentukan panitia seleksi. Jadi semuanya harus mengikuti peraturan dan mengikuti tahapan-tahapan yang berlaku," kata Pilar, Rabu (16/7/2025).

Pilar menegaskan, para calon yang mendaftar seleksi tentu harus mematuhi syarat yang telah ditentukan. Seperti tidak boleh tergabung dalam partai politik dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah maupun hubungan yang diakibatkan dari ikatan perkawinan.