Lebak, IDN Times - Penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak adanya pandemik COVID-19 ditolak masyarakat suku adat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak. Alasannya beragam, salah satunya ditakutkan membuat kecemburuan sosial.
"Kami menolak penyaluran BST maupun BLT itu," kata Jaro Saija, Tetua Adat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/7).
Penolakan masyarakat Baduy tersebut, karena jumlah yang masuk program dana sosial itu 20 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Saat ini, kata dia, warga Baduy berjumlah 14.600 jiwa dan 4.320 kepala keluarga (KK) tersebar di 68 Kampung Baduy Luar dan Baduy Dalam.
"Karena itu, masyarakat Baduy lebih baik menolak dana sosial yang digulirkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Jaro Saija.
Apalagi, lanjutnya, dana BLT itu disalurkan melalui Dana Desa (DD), sedangkan pemerintahan desa Baduy tidak memiliki dana tersebut. Penolakan itu, kata dia, juga disepakati lembaga adat karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial.
"Jumlah warga yang tidak menerima lebih banyak dibandingkan warga yang menerima dana sosial, sehingga tidak menyanggupi bentuk pertanggungjawabannya," ujarnya menjelaskan.
Menurut dia, selama ini, masyarakat Baduy yang tinggal di Gunung Kendeng itu sangat kuat terhadap aturan adat karena titipan leluhur.
Masyarakat Baduy lebih mencintai kedamaian, kerukunan, keharmonisan, dan saling tolong-menolong. Bahkan, masyarakat Baduy yang menempati tanah hak ulayat adat itu hingga kini belum pernah terjadi kriminalitas, keributan, kerusuhan dan Baduy terbebas dari penyalahgunaan narkoba.
Selain itu juga masyarakat Baduy belum mengalami kelaparan pangan, karena bisa menyimpan gabah hasil panen padi huma. "Kami lebih baik dana sosial akibat dampak COVID-19 itu diberikan ke orang lain saja," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak Eka Darma Putra membenarkan warga Baduy menolak dana sosial tersebut karena masih kuat memegang adat leluhur. Penolakan bantuan sosial itu juga dilengkapi surat pernyataan dari Kepala Desa Kanekes juga tokoh adat, Badan Pperwakilan Desa (BPD), RT dan RW.
"Kami menghargai keputusan adat mereka yang menolak menerima dana BLT dan BST," katanya.