Wabup Lebak Ungkap Hibah Forum Mahasiswa, RIGHTS Soroti Kebijakan Pemberian

Berbeda dengan beasiswa mahasiswa kedokteran, program beasiswa bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Al-Azhar Kairo disebut Amir baru berjalan sekitar dua tahun. Beasiswa tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi yang memenuhi kriteria untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar.

“Anak yang lulus FK universitas negeri untuk beasiswa mahasiswa kedokteran. Untuk mahasiswa berprestasi khusus yang bisa melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Mesir. Itu kriterianya,” ujarnya.

Amir juga mempertanyakan pemberian beasiswa kepada mahasiswa kedokteran dan mahasiswa Al-Azhar terus menjadi persoalan. Menurutnya, daerah lain telah memberikan beasiswa hingga jenjang pendidikan doktoral.

“Sebetulnya malu kalau kita mempersoalkan hal ini. Orang lain sudah banyak memberi beasiswa pada bidang-bidang lain bahkan sampai S-3. Di Lebak baru sampai S-1 saja sepertinya kurang dipahami,” katanya.

“Masa kasih beasiswa untuk mahasiswa kedokteran universitas negeri dan Al-Azhar selalu diributkan. Apakah tidak mengerti atau gimana?” sambung Amir. Ia pun memastikan seluruh tahapan pemberian hibah telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peneliti RIGHTS (Research, Public Policy & Human Rights), Juno Nugroho menilai, penjelasan Pemkab Lebak belum menyentuh pokok persoalan yang dipersoalkan.

“Jawaban Pemkab Lebak tidak substantif,” kata Juno.

Menurut Juno, persoalannya bukan semata-mata apakah mahasiswa kedokteran atau mahasiswa Al-Azhar layak mendapatkan bantuan pendidikan. Ia menilai yang harus dijelaskan Pemkab adalah bagaimana mekanisme dana APBD tersebut diberikan kepada forum mahasiswa. Kedua, apakah seluruh persyaratan penerima hibah telah terpenuhi. Ia menyoroti salah satu yang jelas terbukti perihal alamat sekretariat dua forum mahasiswa tersebut yang terbukti fiktif.

“Tidak ada yang mempersoalkan kalau pemerintah memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi atau calon dokter. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika uang APBD diberikan melalui mekanisme hibah kepada sebuah forum, maka harus jelas siapa penerimanya, apa dasar hukumnya, bagaimana proses pengusulannya, dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaan uangnya,” ujarnya.

Juno menilai alasan bahwa program tersebut sudah berjalan sejak lama juga tidak otomatis menjawab persoalan administrasi dan kepatuhan terhadap aturan.

“Kalau program sudah berjalan sejak 2008, justru harus bisa ditunjukkan dasar hukumnya, dokumen penganggarannya, kriteria penerimanya, serta pertanggungjawaban setiap tahun. Lamanya program bukan bukti bahwa seluruh prosesnya otomatis benar,” katanya.

Juno juga meminta Pemkab Lebak menjelaskan pemberian hibah kepada forum yang sama dilakukan secara berulang dan dasar kebijakannya. Menurutnya, penggunaan APBD harus dapat diuji dari sisi kepatuhan, transparansi, efektivitas, dan manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya berdasarkan niat baik pemerintah.

“Jangan menggeser persoalan dari aspek tata kelola menjadi seolah-olah pihak yang mempertanyakan hibah berarti tidak mendukung pendidikan. Ini dua hal yang berbeda,” ujar Juno.

Ia menambahkan, apabila pemkab meyakini seluruh proses telah sesuai aturan, pemerintah semestinya membuka dokumen dan menjelaskan secara terang kepada publik.

“Kalau memang sudah sesuai aturan, sederhana saja. Tunjukkan dasar hukum, proposal, SK penerima, proses verifikasi, besaran hibah, rekening penerima, serta laporan pertanggungjawabannya. Publik bisa menilai,” katanya.

Juno menegaskan, kritik terhadap penggunaan dana hibah bukan berarti menolak program beasiswa. Justru, menurutnya, transparansi diperlukan agar program yang bertujuan membantu mahasiswa tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.

“Jangan sampai tujuan programnya baik, tetapi mekanisme penyaluran APBD-nya justru bermasalah. Yang harus dijaga adalah uang rakyat dan kepentingan mahasiswa sekaligus,” kata dia.